Lockdown 1 Daerah Butuh Rp 550 M/Hari, Biayanya Buat Apa?

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia

23 June 2021 13:05

Infografis: Ekonomi Terancam Luar Dalam, Apa yang Harus Dilakukan Jokowi? — Foto: Infografis/Ekonomi Terancam Luar Dalam, Apa yang Harus Dilakukan Jokowi?/Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus positif Covid-19 terus menanjak pasca Lebaran. Pada Selasa (22/06/2021) kasus Covid-19 bertambah 13.668 orang, sehingga totalnya menjadi 2,018 juta orang.

Dalam penanganannya, pemerintah memilih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro namun lebih ketat dari biasanya. Salah satu poinnya mewajibkan para pekerja bekerja dari rumah sebanyak 75% untuk zona merah, dan 50% untuk di luar zona merah.

Kebijakan itu mendapat kritik dari banyak pihak. Wacana lockdown kembali dikemukakan ketimbang pilihan pemerintah yang dianggap tidak akan sanggup menangani penyebaran covid. Apalagi varian baru terbukti lebih ganas.

Pada tahun lalu, saat covid baru tiba di tanah air, pemerintah memberlakukan pembatasan yang lebih ketat yaitu PSBB. Dalam teorinya, kebijakan tersebut hampir mendekati lockdown sebab mobilitas penduduk sangat terbatas.

Baca:

Lockdown Berat, Tak Lockdown Gawat! Bagaimana, Pak Jokowi...?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memikirkan lockdown seperti halnya banyak negara lain. Namun saat dibahas dengan jajaran menteri, hitungannya tidak cocok, baik dalam penghentian penyebaran covid hingga keuangan negara.

"Untuk Jakarta saja, pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat. Itu per hari," kata Jokowi saat itu.

Dana yang dimiliki pemerintah tahun lalu sekitar Rp 2.500 triliun. Sehingga Jokowi merasa negara mampu mengeluarkan dana bila pilihannya lockdown. Akan tetapi, karena efektivitasnya rendah, maka mengeluarkan dana sebesar itu dianggap sia-sia.

"Jadi dalam memutuskan setiap negara itu beda-beda. Karena karakternya beda, tingkat kesejahteraannya beda, tingkat pendidikan beda, tingkat kedisiplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal berbeda. Nggak bisa kita disuruh meniru negara lain," kata Jokowi kala itu.