Rapor BPK: Semua Instansi Oke, Kecuali Kemensos & KKP Kacau!

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 di rapat paripurna DPR, Selasa (22/6/2021).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), termasuk pemeriksaan pada tingkat kuasa pengguna Anggaran BUN dan badan usaha operator belanja subsidi.

"84 LKKL dan LKBUN mendapati Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 2 KL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), jelas Agung dalam rapat paripurna DPR.

Pilihan Redaksi Catatan 'Dosa' Pemerintah dari BPK Soal Dana Covid & PEN 2020 Kacau! Bantuan UMKM Salah Sasaran Rp 1 T, PNS Ikut Menikmati

Dua Kementerian yang mendapatkan opini WDP dari BPK adalah Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (WDP). Tak heran bila bekas menteri dari dua intansi ini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara keseluruhan, BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2020. Opini tersebut menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang materi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa LKPP merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat, yang meliputi 7 komponen keuangan.

Komponen keuangan tersebut yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Agung menjelaskan bahwa LKPP tahun 2020 merupakan pemeriksaan tahun kedua yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi covid-19.

"Dalam kondisi yang sulit tersebut Alhamdulilah pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tentu saja memenuhi standar pemeriksaan keuangan negara," ujarnya.

Sebagai informasi, LKPP Tahun 2020 Unaudited diterima pada 29 Maret 2021 oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya telah disampaikan secara administratif kepada DPR RI, DPD RI dan Presiden pada tanggal 31 Mei 2021.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kacau! Jutaan Orang Meninggal Masih Tercatat PBI di Kemensos