Ekonomi Terancam Luar Dalam, Apa yang Harus Dilakukan Jokowi?

News - Lidya Julita Sembiring & Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
15 June 2021 14:40
Infografis/ 45 Negara Resmi resesi, Ri Di Ujung Tanduk/Aristya Rahadian Krisabella

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah perekonomian Indonesia yang baru merangkak pulih, berbagai ancaman ternyata sudah menanti. Mulai dari lonjakan kasus covid, kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) dan China serta yang terbaru ledakan kredit macet.

Lonjakan Kasus Covid

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, Senin (14/6/2021) hingga pukul 12:00 WIB, ada tambahan kasus baru 8.189. Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1,919 juta orang.


Usai lebaran, kasus Covid-19 secara nasional terus mengalami peningkatan. Pada Kamis (10/06/2021), kasus Covid-19 bertambah hampir 9.000 atau 8.892 orang dan menjadi yang tertinggi sejak Februari, dan dengan tren yang terus menanjak. Kemarin, kasus baru Covid-19 bahkan bertambah nyaris 10.000.

Bila penanganan covid harus ditangani dengan pembatasan mobilitas yang lebih ketat alias lockdown maka dimungkinan resesi bisa berlanjut. Sangat timpang bila dibandingkan dengan harapan pemerintah di kuartal II ini dengan pertumbuhan 8%.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengungkapkan bahwa pengawasan pemerintah pusat dan daerah terhadap masyarakat harus diperketat.

Terutama kata Tri Yunis di daerah yang saat ini mengalami lonjakan paling tinggi seperti di Bangkalan dan Kudus. Menurut dia, kedua wilayah itu harus lockdown.

"Kalau gak nanti banyak masyarakatnya yang bepergian, itu kan salah. Menurut saya salah kaprah dari bupatinya, camatnya, lurahnya. menurut saya bener-bener salah. Harus dikoreksi, satgasnya harus dibenarkan pada tingkat kabupaten sampai desa," jelas Tri Yunis kepada CNBC Indonesia

Dalam menerapkan lockdown di Bangkalan dan Kudus, kata Tri Yunis bisa meniru dari cara Singapura dan Malaysia. Masyarakat diberitahukan, kapan waktu berlaku, sehingga bisa bersiap-siap.

"Kalau habis, mereka bisa beli, tapi harus ada surat keterangan RT/RW," kata Tri Yunis melanjutkan.

Sementara secara nasional, menurut Tri Yunis, pemerintah tidak perlu melakukan lockdown, mengingat ada konsekuensi ekonomi yang harus ditanggung. Lockdown cukup pada kecamatan dan desa yang dilalui pemudik.

Taper Tantrum di Depan Mata
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3 4
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading