Jakarta, CNBC Indonesia - Dua kali menjadi rival Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan Presiden 2014-2019 dan 2019-2024, Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI menceritakan kepada publik tentang pengalaman hidupnya.
Hal tersebut disampaikan Prabowo lewat channel Youtube Deddy Corbuzier, dikutip Senin (14/6/2021).
Prabowo mengakui, alasan utama dirinya mau menduduki posisi Menteri Pertahanan, karena komitmen dirinya untuk mengabdi pada bangsa ini lebih besar.
"Dia (Jokowi) pengen jadi presiden untuk apa? Kan untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk Indonesia. Saya juga begitu. Saya juga mau berbakti untuk Indonesia, kalau sama-sama mau mengabdi untuk Indonesia, kok harus melawan," tuturnya.
Kecintaannya untuk melindungi masyarakat dan kekayaan yang ada di tanah ibu pertiwi, membuat Prabowo bangga menjadi Menteri Pertahanan.
"Kalau memang kita cinta tanah air, kan gak jadi masalah. Sekarang yang bikin Indonesia hebat, apa harus pangkat tinggi? Enggak. Siapa yang angkat keharuman nama Indonesia? Kan banyak," jelas Prabowo.
"Yang bikin kita merdeka emangnya hanya karena pangkat tinggi? Orang-orang kecil, gak punya pangkat itu. [...] Saya bangga jadi Menteri Pertahanan," kata Prabowo melanjutkan.
Seperti diketahui, Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Penunjukkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 23 Oktober 2019.
Bersama Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Menteri, Prabowo menahkodai Kementerian Pertahanan (Kemenhan), sebuah instansi yang memiliki anggaran belanja terbesar dari seluruh Kementerian.
Pada 2021, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp 136,99 triliun. Angka ini merupakan belanja terbesar kedua setelah Kementerian PUPR.
Halaman 2>>
Prabowo menceritakan awal mula, dari mana muncul grand desain atau rencana induk Rp 1.769 triliun itu berasal.
Prabowo menjelaskan, setelah 10 hari atau dua minggu dirinya dilantik menjadi menteri, dia langsung dipanggil Jokowi untuk diminta membuat anggaran belanja selama 25 tahun.
"Beliau (Jokowi) bilang, Menhan saya ingin suatu master plan, grand desain dan minta (untuk jangka waktu) 25 tahun. Jangan dicicil-cicil. Saya minta utuh, rencanakan. Itu petunjuk beliau," ujarnya.
Dalam membuat rancangan itu, Prabowo mengakui bahwa butuh waktu yang tidak sebentar. Rancangannya itu pun harus ditunda, karena pandemi Covid-19 datanya.
"Kita konsentrasinya mengatasi (pandemi) dulu. Iya, memang tertunda. Sebagian tertunda. Ini kita menata dan menyusun rencana, ini baru exercise dan hitung-hitung," ujarnya.
Prabowo menjelaskan bahwa masalah pertahanan negara adalah hal yang bersifat sangat rahasia, agar terhindar dari kepentingan negara-negara lain, yang tidak suka dengan Indonesia. "Masalah pertahanan ini masalah yang sangat sensitif."
Sampai saat ini, Jokowi dan menteri kabinet lainnya juga belum menyepakati hal tersebut. Dirinya pun menegaskan bahwa belanja alutsista tersebut bukan bertujuan untuk menginvasi negara-negara lain.
"Rp 1.700 triliun itu belum disetujui, masih digodok. Ini kan bernegara tidak gampang, bernegara itu ada proses, ada sistem, ada tata cara kelola. [...] Presiden pasti minta saran, bagaimana Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), bagaimana Bappenas, nanti ditanya lagi menteri-menteri lain. Jadi, itu belum disetujui," ujarnya.
"Kita kan tidak niat untuk invasi siapapun. Indonesia nggak ada niat invasi ke luar. Itu yang saya tegaskan dimana-mana, dan itu disukai oleh tetangga-tetangga kita. [...] Kita membela diri kalau diserang. Mempertahankan kemerdekaan kalau mau dijajah kembali. Tapi, kita nggak mau menjajah dan menyerang," kata Prabowo melanjutkan.
Halaman 3>>>
Prabowo tidak menutup mata adanya potensi mark up atau penggelembungan anggaran pemerintah saat belanja alutsista. Dia berjanji tidak akan meloloskan oknum yang melakukan mark up anggaran gila-gilaan.
"Bisa terjadi pasti dong. Semua anggaran pemerintah itu berpotensi untuk mark up,kita sudah tahu lah. Kita kan udah lama jadi orang Indonesia, nggak usah munafik. Yang penting bagi saya, barang katakanlah X harganya, dan mark up-nya sampai 600%, bener nggak? Maaf mungkin banyak orang yang tidak suka sama saya, saya tidak mau tanda tangan. Saya tidak akan loloskan," ujarnya.
"Saya tidak mau loloskan dan lapor ke presiden dan itu nanti tanggung jawab saya ke presiden, rakyat, bersejarah, saya takut dikutuk generasi."
Banyak kontrak yang tidak diloloskan Prabowo. Dia menjelaskan sudah Menyusun sistem untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan menggandeng Kejaksaan hingga BPK untuk mengawal kontrak di Kemenhan.
"Untuk menjaga kita tidak tergoda untuk terlibat dalam hal itu, saya rencananya dan dah coba mengundang Kejaksaan, BPKP, dan BPK untuk memeriksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," jelasnya.
Prabowo juga melakukan negosiasi langsung dengan produsen alutsista, supaya mengetahui detail kontrak pembelian itu.
"Saya banyak yang melakukan negosiasi langsung dengan produsen, sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya berapa. Kalau mau beli alat ini harganya berapa," katanya.
