DPR Ramai-ramai Protes Pemerintah Soal Wacana Pajak Sembako!

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai-ramai mengkritik rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk sembako. Pemerintah dianggap tidak peka atas kondisi masyarakat saat ini.

Hal ini disampaikan ketika rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR RI, Kamis (10/6/2021)

"Pemerintah ini justru menyasar kepada orang-orang kaya dan menekan orang-orang miskin dengan pengadaan PPN ini. Sembako ini sensitif juga, sementara mobil saja dibebaskan," ungkap Wihadi Wiyanto, Anggota Fraksi Partai Gerindra.

Pilihan Redaksi Sembako Dipajaki, Staf Sri Mulyani Sebut Tarifnya Mungkin 1% Skema PPN Rancangan Sri Mulyani: Dari 1% Hingga Tertinggi 25% Ini Daftar Sembako yang Bakal Kena Pajak: Buah Hingga Sayuran Bukan Cuma Sembako, Tapi Uang Sekolah Juga Bakal Kena Pajak!

Pemerintah memang dalam posisi mengejar penerimaan agar bisa memenuhi kebutuhan belanja dan menghindarkan tambahan utang, tapi menurut Wihadi jangan mengorbankan orang miskin. Sementara masyarakat kelas atas diberikan banyak relaksasi.

Mulyadi, anggota dari fraksi yang sama juga menolak rencana tersebut. Dia menegaskan, tugas pemerintah adalah mencari inovasi agar pungutan pajak tidak menjadi beban masyarakat.

"Tujuan pajak bukan hanya berorientasi pada penerimaan pajak yang sudah tercatat yang kemudian itu tercapai dan jadi ukuran. Gimana penerimaan negara harus diimprovisasi pemerintah, agar tidak terjebak pada penerimaan yang menjadi andalan," terang Mulyadi.

Marwan Cik Asan dari Fraksi Demokrat menganggap yang dilakukan pemerintah dengan rencana pajak sembako adalah pengkhianatan buat rakyat.

"Kita nggak bisa memajaki terus menerus rakyat, apalagi ada pemikiran mau memajaki sembako. Lah sembako rakyat aja kita bagi-bagi," ucapnya.

"Itu pengkhianatan ke rakyat, cari terobosan lain, yang tidak menyentuh rasa keadilan rakyat," tegas Marwan.

Kritik juga datang dari PDI Perjuangan, yaitu Eriko Sotarduga. Dia meminta agar Ditjen Pajak Kemenkeu menyerahkan peta jalan perpajakan Indonesia. Sehingga kebijakan yang ditempuh tidak tiba-tiba hadir.

"PPN jangan yang sembako, sepakat. Tapi juga bayar pajak sebelum masuk ke kantongnya. Kami perlu roadmapnya, sehingga banggar bukan sekedar mengetok dan paham strategi pemerintah. Ini momentum untuk menunjukkan di situasi berat, ada peluang yang lebih baik," papar Eriko.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sembako Bakal Dipajakin, Hingga Ekonomi Korsel Pulih