Ini Tanda RI Gak Serius Garap Harta Karun Energi Top 2 Dunia

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
07 June 2021 17:15
Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sokoria sebanyak 5 MW/Gustidha Budiartie

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dianugerahi sumber daya panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS), namun sayangnya pemanfaatannya belum juga optimal.

Dari sumber daya panas bumi sebesar 23.965,5 Mega Watt (MW), pemanfaatannya hingga 2020 baru mencapai 2.130,7 MW atau 8,9% dari total sumber daya yang ada.

Salah satu upaya yang digadang-gadang bisa mengoptimalkan sumber daya panas bumi dan juga menekan harga listrik panas bumi yaitu pemerintah turut melakukan pengeboran sumur eksplorasi panas bumi. Pengeboran panas bumi akan dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Namun tampaknya itu hanya digadang di awal atau tahun ini saja, tapi tidak untuk program berkelanjutan. Pasalnya, tahun depan pemerintah justru memangkas anggaran untuk pengeboran sumur eksplorasi panas bumi.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Badan Geologi, hari ini, Senin (07/06/2021).

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono memaparkan, anggaran satuan kerja Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi pada 2022 diusulkan dipangkas hingga Rp 302 miliar menjadi Rp 68 miliar dari anggaran tahun ini sebesar Rp 370 miliar. Adapun anggaran pemboran panas bumi masuk ke dalam satuan kerja tersebut.

"Ini kalau kita lihat, di mana perbandingan penurunan APBN 2021 dan 2022 per satuan kerja yang sangat signifikan adalah terkait dengan pengembangan panas bumi," paparnya saat RDP dengan Komisi VII DPR RI, Senin (07/06/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, Badan Geologi diberikan amanat untuk melakukan pemboran panas bumi di dua lokasi pada tahun ini dengan nilai sekitar Rp 290 miliar, namun tahun depan menurutnya kondisi tidak memungkinkan, sehingga ditiadakan.

"Tahun 2021 ini kita diberi amanat untuk pemboran panas bumi di dua lokasi 290 miliar lebih. Di 2022 karena kondisi gak mungkin, maka ditiadakan, termasuk di dalamnya terkait survei data, akuisisi data seismik 2D, 2022 gak ada, sehingga anggaran turun signifikan," paparnya.

Penurunan anggaran ini pun berdampak pada pemberian rekomendasi terkait prospek panas bumi tahun depan. Dia mengatakan, pada 2021 ini ditargetkan ada delapan rekomendasi terkait keprospekan sumber daya dan cadangan panas bumi, sementara tahun 2022 tidak ada output sama sekali.

"Keprospekan sumber daya dan cadangan panas bumi delapan rekomendasi di 2021, sementara di 2022 gak ada output karena nggak ada anggaran dan data seismik 2D. Rekomendasi 2021 dibandingkan 2022, di 2022 gak ada rekomendasi. Ini signifikan yang terjadi di 2022, turun drastis," paparnya.

Dia mengatakan, penurunan anggaran pengeboran panas bumi ini menjadi bagian dari rencana pemangkasan postur APBN untuk Badan Geologi tahun 2022.

"Kalau tahun 2021 sekitar 767,6 miliar, sedangkan 2022 nanti anggaran Badan Geologi kemungkinan hanya Rp 368,8 miliar. Jadi, ada penurunan 48% dari DIPA 2021," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris mengatakan, demi menekan harga listrik panas bumi yang masih mahal, pemerintah akan turut ambil peran dalam mengebor sumur eksplorasi panas bumi.

Dia mengatakan, harga listrik panas bumi saat ini masih berada di posisi belasan sen dolar per kWh, jauh lebih mahal jika dibandingkan pembangkit EBT lainnya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang saat ini berkisar 3,6-3,7 sen dolar per kWh.

"Panas bumi belum bisa ke situ (3-4 sen dolar per kWh), target kita di bawah 10 sen dolar, yakni 7-8 sen dolar per kWh," ungkapnya dalam diskusi Indonesian Geothermal Power Forum, Jumat (21/05/2021).

Bila harga listrik panas bumi ini masih mahal, maka ini akan berdampak kepada subsidi listrik pemerintah melalui PT PLN (Persero). Pasalnya, tarif listrik saat ini masih diatur pemerintah.

Untuk itu, pemerintah menurutnya juga berupaya menekan harga listrik panas bumi dengan memberikan insentif kepada pengembang.

Pemerintah pada tahun ini menargetkan akan ikut mengebor sumur eksplorasi panas bumi di Cisolok, Jawa Barat dan Nage di Nusa Tenggara Timur.


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading