Sederet Peran RI Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia
Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
07 June 2021 14:44
Jakarta, CNBC Indonesia- Indonesia terus berperan aktif dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (MPP PBB) untuk menjaga menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang dibentuk sejak 29 Mei 1948. Saat ini, ada 87.889 personel dari 121 negara anggota PBB untuk misi perdamaian ini, yang terdiri dari militer, polisi, dan warga sipil.
"Keterlibatan kita (Indonesia) pertama kali di tahun 1957 hanya 12 tahun dari kemerdekaan. Kita sudah bisa mengirim kontingen Garuda yang pertama sebanyak 559 personel ke Timur Tengah. Saya membayangkan situasi saat itu persiapannya menjadi lompatan yang luar biasa," kata Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard, kepada CNBC Indonesia, Senin (31/5/2021).
Dia menyebutkan MPP PBB juga merupakan bentuk kemitraan global, kepemimpinan kolektif dan tanggung jawab bersama masyarakat internasional bagi perdamaian. Selain itu, menurutnya Misi Perdamaian PBB menjadi yang terbaik bagi kemitraan global, kepemimpinan kolektif dan tanggung jawab bersama masyarakat internasional.
Selain itu misi ini dibentuk berdasarkan otorisasi Dewan Keamanan PBB dengan memperhatikan tiga prinsip utama. Pertama persetujuan dari pihak yang bertikai, kedua prinsip ketidakberpihakan dan harus bertindak imparsial. Ketiga, prinsip yang tanpa menggunakan kekerasan, kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat yang diberikan DK PBB.
"MPP PBB juga berevolusi dari peran tradisional dan berkembang ke peran yang lebih multidimensional, seperti melakukan perlindungan warga sipil dan dukungan implementasi perjanjian damai komprehensif. Misi Pemeliharaan Perdamaian ini juga ini disebut flagshipnya PBB," kata dia.
Bagi Indonesia, meski telah lama ikut serta dalam misi pemeliharaan perdamaian ini ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Febrian menyebutkan bagian yang paling sulit bukan hanya setelah sampai di tempat misi perdamaian berlangsung, melainkan sejak proses persiapannya.
Untuk itu, melalui Pepres 85 Tahun 2011 Indonesia memperkuat mekanisme koordinasi nasional yang terdiri dari sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga.
"Ini terdiri dari pimpinan kementerian lembaga, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai pengarah, Menteri Luar Negeri sebagai ketua. Kemudian ada Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sekretariat Negara, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN, yang menjadi anggota. Tugas utama adalah menyiapkan rumusan kebijakan dan mengkoordinasikan langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional," jelas Febrian.
Dengan begitu, ada berbagai pertimbangan baik politik strategis maupun pertimbangan teknis ketika mempersiapkan Misi Pemeliharaan Perdamaian. Dia mengatakan setelah ada Perpres yang mengatur mengenai persiapan dan koordinasi di tingkat nasional, Indonesia bisa lebih berperan dalam misi ini.
"Kita memiliki mekanisme cukup cepat dalam penyiapan pasukan yang diminta PBB," kata dia.
Partisipasi Indonesia dalam MPP PBB juga telah mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari berbagai pihak. Selama sejarah Indonesia berpartisipasi, Febrian mengatakan Indonesia harus bangga karena anak-anak bangsa terbaik pernah menduduki posisi strategis di misi perdamaian.
Hingga 31 Maret Indonesia juga menduduki peringkat ke-8 dari seluruh negara kontributor pasukan terbesar yang disebar berbagai misi perdamaian. Indonesia pun menurutnya senantiasa berkomitmen untuk terus ikut andil dan terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian di dunia.
"Indonesia telah berhasil mencapai tujuan filosofis dari peta jalan ini, yakni sebagai peringkat ke-8 dari penyumbang pasukan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Masuk 10 besar ini luar biasa, ini menjadi capaian kita tersendiri. Kontribusi kita juga bukan hanya mengirimkan pasukan tetapi juga dari sisi intelektual, dalam forum diskusi internasional yang membahas berbagai aspek dari MPP PBB," ujar Febrian.
Peranan Perempuan dalm MPP PBB
Pemajuan peran perempuan dalam MPP PBB juga telah menjadi salah satu fokus Indonesia dalam mendukung kinerja MPP PBB. Febrian mengatakan bahwa bagi Indonesia, kontribusi peacekeepers wanita ke MPP PBB merupakan bagian penting diplomasi perdamaian Indonesia.
"Peacekeepers perempuan menjadi aset polugri Indonesia dan menambah bobot kredensial Indonesia saat berbicara mengenai isu perdamaian dan keamanan di forum-forum internasional," kata dia.
Berdasarkan data per 31 Maret 2021, ada 188 personel perempuan yang sedang bertugas di 7 misi perdamaian PBB. Hingga saat ini, Indonesia telah mengirim lebih dari 570 personel perempuan ke berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Untuk ke depannya, Indonesia akan secara konsisten memperkuat kerja sama internasional dan berkontribusi ke MPP PBB, baik melalui pengiriman pasukan maupun kontribusi intelektual. Menurut Febrian, terdapat 4 (empat) hal yang akan terus dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam MPP PBB, yaitu pemajuan konsep community engagement, aspek keseimbangan antara keselamatan dan pemenuhan mandat, peningkatan peran dan jumlah personel perempuan, serta penguatan mekanisme koordinasi di tingkat nasional.
"Koordinasi yang erat antar pemangku kepentingan nasional terkait akan mendukung kinerja peacekeepers Indonesia dan juga untuk membuka peluang baru bagi Indonesia dalam mendorong langkah kerja sama yang inovatif," tutup Febrian.
(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Saudi Larang WNI Berkunjung, Ini Reaksi Pemerintah Indonesia
Most Popular