China Terinfeksi 'Resesi Seks' Buat Xi Jinping Turun Tangan
Monica Wareza, CNBC Indonesia
05 June 2021 08:19
Jakarta, CNBC Indonesia - China, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia mulai mengalami penurunan pertumbuhan penduduk, Kondisi ini membuat pemerintahnya kembali memberlakukan izin untuk memiliki tiga anak dalam keluarga, setelah pada tahun 1970-an China hanya mengizinkan satu keluarga untuk mempunyai satu anak saja.
Kantor berita Xinhua melaporkan perubahan itu bahkan disetujui langsung oleh Presiden China Xi Jinping. "Perubahan itu disetujui selama pertemuan politbiro yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping," tulis media tersebut.
Hal ini bermula setelah adanya hasil sensus penduduk yang dirilis bulan lalu. Hasilnya ditemukan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan China rata-rata adalah 0,53% selama 10 tahun terakhir. Ini turun dari tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 0,57% antara tahun 2000 dan 2010. Pada 1 November 2020, populasi China mencapai 1,41 miliar orang.
"Data menunjukkan bahwa populasi China mempertahankan momentum pertumbuhan yang ringan dalam dekade terakhir," kata Ning Jizhe, pejabat dari Biro Statistik Nasional China bulan lalu.
Angka kelahiran China terus menurun sejak 2017, meskipun Beijing melonggarkan 'kebijakan satu anak' yang sudah disahkan selama puluhan tahun untuk mencegah krisis demografis di sana.
Namun nyatanya pelonggaran kebijakan ini tak kunjung memberikan dampak positif kepada pertumbuhan jumlah kelahiran. Pasalnya, penduduk China tidak mau memiliki anak disebabkan dengan biaya hidup dan pendidikan yang tinggi.
Selain itu, perempuan juga secara alami menunda atau menghindari persalinan karena pemberdayaan mereka yang semakin meningkat. Hal-hal berbau seksual yang bisa menyebabkan mereka hamil jadi dihindari.
Padahal hasil sensus 2020 memperlihatkan populasi China bertumbuh paling lambat dalam dekade terakhir sejak 1950-an. Penyebabnya adalah kelahiran yang terus menurun serta usia penduduk di China juga makin menua.
Sejumlah lembaga akhirnya memutuskan lebih vokal menyuarakan masalah ini. Salah satunya adalah bank sentral China, People's Bank of China (PBoC) atau Bank Sentral China. Bulan lalu, PBOC menyebutkan negara itu harus 'sepenuhnya meliberalisasi dan mendorong kelahiran'.
Dorongan ini dilakukan dengan harapan bisa mengimbangi dampak ekonomi. Menurut PBOC, China harus berkaca pada masalah Jepang yang 'kehilangan 20 tahun'.
"Pergeseran demografis dapat menyebabkan stagnasi ekonomi, penurunan tingkat simpanan dan deflasi harga aset, sementara sistem pensiun saat ini tidak siap untuk atasi jumlah penduduk yang menua," kata PBoC.
Masukan lainnya berasal dari lembaga pendidikan. Profesor Peking University School of Economic Liang Jianzhang mengatakan dalam sebuah video yang di posting di media sosial Weibo mengatakan untuk menaikkan tingkat kelahiran dari 1,3 saat ini menjadi 2,1 dibutuhkan biaya 10% dari PDB China.
Jumlah itu mencapai 1 juta yuan atau setara Rp 2,3 miliar per kelahiran, dan dapat dialokasikan dalam bentuk uang tunai, keringanan pajak atau subsidi perumahan.
"Saya telah berbicara dengan banyak anak muda ... jika hanya diberi beberapa puluh ribu yuan, itu tidak akan mendorong orang untuk memiliki anak lagi," terangnya.
Menurutnya dana sebesar 1 juta yuan yang digelontorkan pemerintah untuk kelahiran satu bayi tidak akan merugikan pemerintah karena dikompensasi dengan kontribusi mereka di masa mendatang pada ekonomi negara.
Para netizen China pun ramai membicarakan mengenai masukan tersebut. Namun perbincangan yang mengemuka adalah apakah 1 juta yuan cukup untuk menutupi biaya pendidikan anak.
"Memiliki anak dan tidak memaksimalkan bakat mereka dianggap sebagai sebuah kejahatan," tulis pemilik akun Weibo Not Old and Confused.
Akun lainnya, bernama Rainy Wind juga mengungkapkan, "Langkah ini harus dilakukan sedini mungkin, jika menunggu beberapa tahun lagi tidak ada yang akan mau melahirkan anak bahkan bila dibayar 2 juta yuan."
(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Wow Wow Wow, Xi Jinping Bolehkan Pasangan China Punya 3 Anak
Most Popular