Prabowo & Urgensi Modernisasi Alutsista RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana anggaran modernisasi alutsista Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang mencapai Rp 1.750 triliun santer terdengar di kalangan publik.

Rencana itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam rancangan perpres tersebut, disebutkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang merancang kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI. 

Terlihat bahwa Menhan Prabowo ambisius dan concern dengan kondisi alutsista Indonesia yang memprihatinkan. Apalagi setelah ada insiden tenggelamnya KRI Nanggala di perairan Bali yang menyita perhatian dunia. 

Anggaran tersebut meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar US$ 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra US$ 13.390.000.000, serta dana kontingensi dan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam US$ 32.505.274.686.

Jika ditotal jumlahnya mencapai US$ 125 trilun atau setara dengan Rp 1,75 kuadriliun dengan asumsi kurs Rp 14.000/US$. Selain lewat APBN, pemenuhan anggaran tersebut rencananya juga menggunakan instrumen utang kepada negara lain. 

Terlepas dari nominal anggaran yang fantastis, sektor pertahanan dan keamanan memang memegang peran sentral baik untuk pertumbuhan maupun stabilitas ekonomi. Selama ini anggaran pertahanan Indonesia  masih di bawah 1% dari PDB. 

Tahun ini anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp 134,25 triliun. Apabila PDB Indonesia tumbuh 4,5% tahun ini dengan sasaran inflasi 2,5% maka nilai PDB nominal harga berlaku di kisaran Rp 16 kuadriliun. Artinya anggaran Kemenhan hanya 0,84% dari PDB. Jauh dari negara-negara lain yang lebih dari 2% PDB. 

Sebagai negara dengan ukuran populasi terbesar ke-4 di dunia yang dihuni lebih dari 270 juta jiwa, lebih dari 17 ribu pulau dan sumberdaya alam yang melimpah membuat pertahanan dan keamanan adalah hal yang krusial. 

Apalagi sekarang China semakin mendominasi regional Laut China Selatan (LCS) dengan mengklaim sebagian besar wilayahnya yang juga disebut kaya akan sumber daya alam mulai dari perikanan hingga energi. 

Klaim tersebut selain meningkatkan tensi geopolitik di kawasan regional ASEAN dengan Malaysia, Filipina dan Indonesia juga membuat world sheriff Amerika Serikat (AS) ikut turun tangan menerjunkan armada kapal induk ke kawasan LCS dengan tujuan mempertahankan kebebasan navigasi. 

Dengan alutsista yang masih seadanya tentu saja Indonesia memiliki bargaining power yang lemah di kawasan. Tentu saja ini tak bisa dibiarkan di tengah tingginya tensi geopolitik global terutama kekuatan barat (AS dan Eropa) dengan China.

Kemunculan hegemoni baru yang menantang kekuatan lama (incumbent power) secara statistik biasanya akan menimbulkan perang. Probabilitasnya terbilang tinggi 75% menurut riset Bridgewater Associates.  

Perang fisik memang belum terjadi (semoga tidak). Namun perang dagang, teknologi dan permodalan sudah meletus antara kedua kekuatan dunia. Artinya peningkatan prioritas di sektor pertahanan dan keamanan menunjukkan fokus suatu negara yang pro growth sekaligus pro stability.

Halaman Selanjutnya >> Tantangan Pembiayaan Anggaran untuk Alutsista