Data Masyarakat Bocor, Tjahjo Desak UU Data Pribadi Disahkan

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
24 May 2021 12:05
Tjahjo Kumolo. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyesalkan kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tjahjo mendukung penuh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengusut tuntas kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, yang kemungkinan di dalamnya terdapat data aparatur sipil negara (ASN).

"Kami mendukung Kominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI ini. Saya yakini data-data yang dimiliki ASN juga termasuk di dalamnya," tegas Tjahjo melalui keterangan tertulis, seperti dikutip Senin (24/5/2021).


Kebocoran data 279 juta penduduk terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan. Kemungkinan, data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut karena mereka menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kominfo sendiri telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021. Isu ini berasal dari media sosial yang menyebutkan data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas online. Dari 279 juta data tersebut, 20 juta diantaranya disebut memuat foto pribadi.

BPJS Kesehatan telah membentuk tim khusus bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, serta Telkom untuk melakukan penelusuran. Kominfo juga telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor.

Dalam pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tertulis bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Dasar tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Pada pasal 36 peraturan menteri tersebut, pihak yang menyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online.

Namun, dasar hukum perlindungan data pribadi WNI masih dalam rancangan undang-undang (RUU).

"Kementerian PANRB mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut," jelasnya.

RUU ini penting karena selama ini secara nyata terlihat bahwa penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang sifatnya pidana kepada oknum yang membocorkan data konsumen.

"Sehingga penting agar RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan dengan segera," tegasnya.


[Gambas:Video CNBC]

(cha/cha)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading