Ssttt! Kantor Luhut Diam-Diam Susun Haluan Maritim Nasional

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
30 April 2021 09:55
Patroli maritim pencarian kapal selam KRI Nanggala yang hilang saat mengikuti latihan di Rabu di perairan Pulau Bali. (AP/Eric Ireng)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan membuat Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), tak lain untuk menggapai cita-cita ingin menjadi poros maritim dunia. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan skema jangka panjang atau peta supaya berimbas pada setiap pembangunan maritim yang diturunkan dalam Haluan Maritim Nasional.

"Konsep Haluan Martim perlu kerja sama oleh berbagai pihak agar kita mampu Menyusun RPJP 2025-2045," kata Staf Ahli Menteri Ekonomi Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sugeng Santoso, dalam keterangan resmi, Jumat (30/4/2021).

Kemenko Marves telah menyusun Kelompok Kerja (Pokja) terkait dengan kementerian lembaga yang terlibat dalam penyusunan KKI. Hal ini dikarenakan penyusunan dokumen RPJPN 2025-2045 juga harus dikawal bersama.


"Kita telah berkomunikasi intens dengan KSP (Kantor Staf Presiden) dan Bappenas, dan akan terus dilaksanakan pula FGD tematik demi memperdalam maritim ini," tuturnya.

Haluan Maritim Nasional merupakan skema jangka panjang dari KKI. Oleh karena itu, menurutnya ini akan memerlukan berbagai strategi pembangunan yang sesuai dan bertema. Saat ini kebijakan itu masih dalam tahap pengkajian akademis.

Menyesuaikan dengan rancangan yang ada, diharapkan dokumen KKI dapat rampung pada Agustus 2021 dan dapat diluncurkan pada September 2021.

"Di bulan Agustus harapannya mampu menjadi bulan literasi maritim Indonesia, untuk terus menghidupkan legacy kemaritiman bagi generasi ke depan," kata Tenaga Ahli Menko Marves, Tukul Rameyo Adi.

Tukul menambahkan, Peraturan Presiden terkait KKI ini juga akan dibentuk. Dia pun menuturkan Rancangan Perpres ini diharapkan mampu disahkan pada Mei 2021 nanti.


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading