Bukan Soal Jokowi atau Prabowo, Alutsista RI Harus Dibenahi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kecelakaan yang menimpa KRI Nanggala 402 dan 53 awak prajurit TNI memunculkan dorongan evaluasi kualitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia.

Persoalan alutsista memang harus dibenahi oleh pemerintah saat ini di bawah Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, tapi juga berkesinambungan di berbagai era pemerintahan ke depannya.

Pengamat Militer ISESS Khairul Fahmi, menjelaskan urgensi penggantian alutsista yang RI ini tidak hanya perlu didorong, tapi juga harus menjawab kebutuhan. Seperti kapal selam Indonesia harusnya memiliki 12 kapal selam. Saat ini Indonesia baru memiliki 4 kapal selam (setelah kecelakaan KRI Nanggala) dan hanya tiga yang beroperasi karena KRI Cakra 401 dalam proses overhaul.

"Selain agenda peremajaan juga ada agenda optimalisasi, artinya kapal tua pun harus dipergunakan tidak berlebihan dan perawatan harus dijaga dengan sebaik-baiknya," kata Khairul kepada CNBC Indonesia, Senin (26/4/2021).

Pilihan Redaksi Jokowi : Awak KRI Nanggala 402 Patriot Penjaga Kedaulatan RI 'Kakak' KRI Nanggala 402 Masuk Bengkel, Ini Perkembangannya

Khairul melihat anggaran militer Indonesia memang kurang untuk menjawab kebutuhan TNI. Sehingga agenda prioritas peremajaan alutsista yang bermacam-macam seperti kapal laut atau selam, tapi juga ada pesawat, drone juga persenjataan lainnya.

"Artinya peremajaan harus dilakukan dengan skala prioritas terukur karena anggaran terbatas. Sementara antara dari anggaran kementerian pertahanan Rp 136 triliun itu tidak semua digunakan untuk membeli persenjataan, 50% anggarannya digunakan untuk kebutuhan di luar persenjataan," kata Khairul.

Belum lagi dengan permasalahan orientasi kebijakan, dalam arti sinkronisasi pembelian dan integrasi. Khairul mencontohkan tiap pergantian pemerintahan agenda pembelian senjata juga berbeda.

"Intinya pembelian harus jelas jangan tidak berkesinambungan antara era (pemerintah), road map yang disusun harus jelas dan tidak diubah ubah berdasarkan kepentingan," jelasnya.

Selain itu Khairul juga menanggapi kecelakaan yang menimpa KRI Nanggala ada dugaan soal ketidakdisiplinan pemeliharaan, dan beban kerja kapal.

"Dari pemberitaan MRO KRI Nanggala terjadi ada overhaul yang tertunda, artinya memang ada indikasi ketidakdisiplinan pemeliharaan, karena beban kerja yang berlebih. Bukan soal anggaran saja tapi beban kerja, yang seharusnya dijadwalkan overhaul tapi malah dipakai. Penundaan ini dapat memperpendek lifetime dan kinerja kapal," jelasnya.

Pengamat Militer, Connie Bakrie juga menekankan MRO kapal selam Indonesia harus diperhatikan. Dia juga melihat lambatnya proses peremajaan dan modernisasi Alutsista RI.

"Saya tekanan MRO jangan Cuma hangat-hangat sekarang saja, kalau ada bencana Angkatan bersenjata ramainya hanya seminggu, dua minggu kemudian hilang. Ini jangan main-main. Seperti warning besar saya tekanan pada masalah MRO," jelas, Connie kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (26/4/2021).

Menurut dia, MRO kapal selam harus diaudit dengan super ketat, karena peremajaan terlambat. Beda dengan standar negara maju seperti Amerika Serikat yang departemen MRO memiliki quality control yang juga kru yang bertanggung jawab.

"Kenapa MRO penting karena memang sehat-hebatnya kru, perwira atau alutsista akan rusak di para pelaku MRO, ini harus digaris bawahi memang kapal pesawat alutsista kita bukan alat baru. Makanya butuh orang-orang quality control alutsista yang bagus di MRO," jelasnya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kapal Singapura Turun Cari Kapal Selam RI, Ini Penampakannya