Simak, 4 Jurus Akbar RI Bisa Bebas Candu Impor BBM 2030

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan anggota kabinetnya untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Sejalan dengan instruksi Presiden, Dewan Energi Nasional (DEN) pun telah menyiapkan Grand Strategi Energi untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi, salah satunya yakni untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dan LPG.

Adapun salah satu target yang tercantum dalam Grand Strategi Energi ini yaitu menghentikan impor BBM pada 2030 mendatang.

Berdasarkan data DEN ini, kebutuhan BBM pada 2030 mendatang diperkirakan mencapai sebesar 1,55 juta barel per hari (bph), meningkat dari 2020 sekitar 1,12 juta bph dan 2025 1,36 juta bph.

Dari total kebutuhan BBM tersebut, impor bensin pada 2020 sekitar 381 ribu bph, lalu pada 2025 ditargetkan turun menjadi 210 ribu bph, dan pada 2030 ditargetkan tak ada lagi impor bensin.

Baca: Jokowi Perintahkan 'Pembantunya' Kurangi Candu Impor BBM-LPG

Bagaimana caranya impor bensin ini terus menurun dan pada akhirnya tidak dibutuhkan lagi pada 2030 mendatang?

Dalam Grand Strategi Energi ini disebutkan sejumlah cara agar RI bisa bebas dari jeratan impor bensin pada 2030 ini, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas kilang melalui pembangunan 1 kilang baru dan 4 kilang pengembangan

Adapun produksi BBM dari kilang yang telah ada saat ini diperkirakan stagnan di level 641 ribu bph dari 2020 hingga 2030 mendatang. Namun, adanya proyek kilang baru dan kilang pengembangan, maka akan ada penambahan pasokan BBM dari kilang dalam negeri.

Proyek kilang baru atau pengembangan akan berdampak pada penambahan pasokan BBM di dalam negeri sebesar 290 ribu bph pada 2025 dan 532 ribu bph pada 2030 mendatang. Dengan demikian, ini bisa berkontribusi terhadap pengurangan impor bensin ke depannya.

2. Mendorong pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG)

Nantinya ditargetkan akan ada 440 ribu kendaraan dan 257 unit kapal yang akan menggunakan BBG. Dengan demikian, kendaraan darat dan laut yang selama ini menggunakan BBM bisa dialihkan ke penggunaan BBG.

Konsumsi BBG pun ditargetkan terus meningkat setiap tahunnya. Dari pemakaian 2020 yang baru sekitar 10 barel setara minyak per hari (boepd), ditargetkan meningkat menjadi 48 ribu boepd, dan naik lagi menjadi 112 ribu boepd pada 2030 mendatang.

Dengan target meningkatnya konsumsi BBG tersebut, maka konsumsi BBM diperkirakan bisa ditekan, sehingga bisa berdampak pada pengurangan impor bensin.

Namun sayanganya, untuk mendorong pemanfaatan BBG ini disebutkan masih ada catatan yang perlu dibenahi, yaitu masih dibutuhkannya insentif untuk penyesuaian harga BBG.

3. Mendorong penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

Nantinya sampai 2030 ditargetkan akan ada 2 juta mobil listrik dan 13 juta
motor listrik melaju di Tanah Air.

Adapun penggunaan kendaraan listrik ini diperkirakan akan mengurangi kebutuhan bensin setara 67 ribu boepd pada 2030 mendatang. Jumlah ini naik dibandingkatan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2020 diperkirakan baru mengurangi bensin sekitar 620 boepd dan pada 2025 diperkirakan mencapai 37 ribu boepd.

Namun, untuk menjalankan program ini juga masih dengan catatan dibutuhkannya insentif pembebasan pajak selama 10 tahun.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan biofuel

Hal ini dilakukan dengan cara memperluas penggunaan biodiesel dari saat ini B30 menjadi hingga B100, dan produksi bahan bakar nabati seperti biodiesel atau biohidrokarbon, termasuk bioetanol untuk daerah terpencil (remote) juga perlu diupayakan mandiri, utamanya bioetanol untuk keperluan transportasi.

Bila biofuel ini dimasifkan, maka ini setara mengurangi BBM sekitar 239 ribu bph pada 2030 mendatang. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya di mana pada 2020 diperkirakan setara 145 ribu bph dan pada 2025 193 ribu bph.

Selain itu, surplus pasokan diesel di dalam negeri pun diperkirakan akan semakin meningkat, di mana pada 2020 diperkirakan mencapai 42 ribu bph, lalu pada 2025 60 ribu bph, dan pada 2030 mencapai 39 ribu bph.

Baca: RI Bebas Impor BBM dan LPG di 2030, yang Bener Nih?

Melalui upaya-upaya yang dilakukan tersebut, maka diperkirakan akan terjadi penghematan devisa selama 2021-2040 sebesar US$ 16,7 miliar per tahun atau sekitar Rp 234 triliun per tahun (asumsi kurs Rp 14.000 per US$).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif optimis target ini akan bisa dicapai. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti sidang kabinet paripurna dengan topik pembahasan DEN di Istana Negara, Selasa (20/04/2021).

"Dalam strategi energi nasional ini, kita rencanakan 2030 itu kita tidak lagi impor BBM dan diupayakan juga tidak impor LPG," kata Arifin, Selasa (20/4/2021).

Baca: Konversi BBG Mati Suri Bertahun-tahun, Masih Sekedar 'Omdo'

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Demi Bebas Impor BBM, Jokowi Minta "Pembantunya" Lakukan Ini