Diminta Bangun Ibu Kota Rp 466 T, Pengusaha: Tidak Mungkin!

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno memandang, pendanaan pembangunan ibu kota negara (IKN) dari swasta mustahil untuk dilakukan.

Pasalnya, kata Benny kebanyakan pengusaha swasta masih berjuang untuk membangkitkan kembali bisnis usahanya dari pandemi Covid-18.

"Sangat tidak mungkin. Kalau swasta luar (luar negeri) barangkali bisa, sebaiknya dibangun secara bertahap. Jangka menengah dan panjang," jelas Benny kepada CNBC Indonesia, Kamis (22/4/2021).

Seperti diketahui, berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024 yang diperoleh CNBC Indonesia, pembangunan Ibu Kota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun. Dana ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pilihan Redaksi Bangun Ibu Kota Baru Butuh Rp 466 T, Dari Mana Uangnya? Tiba-Tiba Banyak yang Tolak Jokowi Pindah Ibu Kota, Kenapa?

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, porsi pembiayaan dari APBN hanya akan sekitar 19% dan sisanya sekitar 81% akan dilakukan bersama investor swasta.

Senada dengan Benny, Ekonom Senior Fadhil Hasan memandang jika pembangunan IKN sebagian besar akan dibiayai melalui kerja sama swasta, kemungkinan swasta akan memikir ulang karena pasti akan mempertimbangkan return atau imbal baliknya.

"Kan mereka bukan pemerintah, yang tidak berorientasi kepada keuntungan. Sekarang ini demand itu sendiri belum ada. Kalau misalnya dia bangun perkantoran atau perumahan di sana, tidak ada demandnya," jelas Fadhil dalam Program Profit CNBC Indonesia, Kamis (22/4/2021).

"Perekonomian kita masih dalam masa sulit, saya kira ini harus dipertimbangkan. [...] Swasta juga masih wait and see dalam melakukan investasi, apalagi dalam keadaan pandemi," kata Fadhil melanjutkan.

Oleh karena itu, Fadhil menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan lagi untuk tidak segera memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Karena perekonomian dan ruang fiskal masih terbatas, dikhawatirkan malah beralih menjadi proyek mangkrak.

"Jangan sampai ketika dipaksakan, jadi setengah jalan. Sehingga akan terbengkalai, dan itu yang kita khawatirkan," pungkasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article APBN-Swasta Tak Kuat, Rp466 T Bangun Ibu Kota Baru dari Mana?