Mengejar BLBI: Kasus Puluhan Tahun Bernilai Ratusan Triliun

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
13 April 2021 04:41
Infografis, Bisnis Taipan Tajir Tersangka Blbi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'tergoda' untuk membuka kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan SP3 atau memberhentikan penyidikan kasus ini.

Jika ditarik ke belakang, pada 1997-1998 terjadi krisis moneter alias krismon yang diawali melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Setelah adanya paket deregulasi deregulasi perbankan Oktober 1988 (Pakto 88), bank-bank baru bermunculan seiring kemudahan izin mendirikan bank. Saat itu orang bisa bikin bank hanya dengan modal Rp 1 miliar.


Kendati demikian booming perbankan tidak dibarengi dengan manajerial yang tepat. Akibatnya, saat kurs rupiah jeblok, utang valas perbankan membengkak. Di saat yang sama, debitur yang terpapar krisis kesulitan membayar kewajiban valasnya kepada perbankan.

Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang kala itu juga dijabat Sri Mulyani Indrawati kemudian menyepakati penyelesaian dengan BLBI, melalui berbagi beban (burden sharing). Bank sentral menanggung beban Rp 24,5 triliun, sisanya jadi tanggungan pemerintah.

Pada Oktober 1997, pemerintah kemudian tak bisa menemukan jalan keluar dan meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Kemudian pada Januari 1998, IMF datang menyelamatkan bank-bank di Indonesia melalui pinjaman senilai US$ 40 miliar.

Salah satu syarat agar Indonesia mendapatkan pinjaman dari IMF adalah dengan melikuidasi bank-bank sakit. Perjanjian itu kemudian disepakati dalam letter of intent (LoI).

Mengacu Keputusan Presiden No.27 Tahun 1998, dibentuklah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan ini bertugas menyelesaikan aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian negara yang tersalur di perbankan.

Pada 1998 setelah adanya bantuan IMF terjadi lah penutupan 16 bank, yang kemudian membuat masyarakat panik dan ramai-ramai menarik simpanannya di bank, sehingga bank kehabisan likuiditas.

Bank Indonesia (BI) pun kemudian mengguyur banyak likuiditas ke bank yang seret likuiditasnya.

Melansir situs Kementerian Keuangan, disebutkan usaha-usaha penyelamatan bank seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bantuan Solvabilitas Dana Talangan oleh pemerintah berpotensi besar merugikan keuangan negara.

"Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2000, BLBI merugikan negara Rp 138,442 triliun dari Rp 144,536 triliun BLBI yang disalurkan. Bantuan kredit itu diberikan kepada kepada 48 bank," jelas Kementerian Keuangan dalam situs resminya, dikutip CNBC Indonesia, Senin (12/4/2021).

"Bantuan kredit yang awalnya bersifat Likuiditas menjadi Solvabilitas karena pada ujungnya Pemerintah yang menanggung kerugian dengan mengambil tanggung jawab para Kreditur ke BI," kata Kementerian Keuangan melanjutkan.

Masih dari situs Kementerian Keuangan, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menemukan penyimpangan senilai Rp 54,561 triliun yang dilakukan oleh 28 bank yang diberikan bantuan likuiditas oleh BI.

Lalu ditambah lagi sebesar Rp640,9 triliun dana penyehatan perbankan yang digelontorkan pemerintah pada sepanjang 1997-2004.

Sampai pada 2017, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pemerintah melalui Kemenkeu saat ini masih mengelola aset-aset para obligor tak tertagih, tercatat setidaknya masih ada 22 obligor penunggak BLBI senilai Rp 31 Triliun.

Pemerintah Kejar Rp 110 Triliun Utang BLBI
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3 4
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading