Internasional

Ada Skandal! Inggris Investigasi Eks PM David Cameron

Sefti Oktarianisa, CNBC Indonesia

13 April 2021 03:45

FILE - In this Monday, June 27, 2016 file photo, the then Britain's Prime Minister David Cameron leaves 10 Downing Street in London, to address Parliament on Britain's European Union referendum choice to leave. Former British Prime Minister David Cameron has broken his silence on allegations that he improperly lobbied government officials on behalf of a financial services firm, saying there are “important lessons to be learnt” from the scandal. The comments, released late Sunday April 11, 2021 in an 1,800-word written statement, are Cameron’s first since Greensill Capital collapsed more than a month ago, threatening thousands of jobs at a British steelmaker it had financed. (AP Photo/Matt Dunham, File) — Foto: David Cameron (AP/Matt Dunham)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk membuka penyelidikan independen terkait Greensill Capital. Ini terkait upaya mantan Perdana Menteri (PM) David Cameron untuk melobi para menteri atas nama perusahaan keuangan itu.

"Kantor kabinet menugaskan peninjauan independen atas nama perdana menteri," kata Juru Bicara PM Boris Johnson, kepada wartawan, Senin (11/4/2021).

Baca:

Kabar Buruk! Vaksin Pfizer Tak Kuat Lawan Virus Corona Afsel

Tinjauan independen ini akan melihat bagaimana bisnis perusahaan itu terlibat dalam pemerintah. Johnson juga telah menunjuk ahli hukum Inggris Nigel Boardman.

Cameron memimpin Inggris dari 2010 hingga 2016. Ia dilaporkan mengirimkan pesan tentang Greensil kepada sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak.

Cameron sendiri mulai bekerja sebagai penasihat di Greensill setelah meninggalkan jabatannya. Ia bergabung Agustus 2018 dan memiliki jumlah saham bernilai jutaan.

Namun perusahaan tersebut mengatakan kebangkrutan Maret 2021 lalu. Sekitar 50.000 pekerjaan yang terkait perusahaan terancam.

Greensill mengkhususkan diri pada pinjaman korporasi jangka pendek. Namun melansir AFP, modal bisnis yang dipakai sangat kompleks dan tak jelas.

Cameron membantah ia melanggar aturan, termasuk kode etik. Ia mengatakan ia menghubungi pemerintah dengan saluran formal.

Menurutnya, dirinya mencoba mendapatkan dana untuk Greensill melalui skema pinjaman darurat yang didukung pemerintah. Perusahaan tersebut terkena dampak pandemi corona.

Namun sayangnya pemerintah menolak membantu. Inggris memiliki skema bantuan ke perusahaan yakni "Fasilitas Pembiayaan Korporat Covid".

Greensill diyakini menikmati akses istimewa dari Downing Street ketika Cameron berkuasa. Ini termasuk pemiliknya Lex Greensill.