Jreeeng.. Jokowi & Megawati Bertemu, Reshuffle Sebentar Lagi?

Redaksi CNBC Indonesia, CNBC Indonesia

12 April 2021 10:24

Indonesia Elections — Foto: AP/Firdia Lisnawati

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengubah dua nomenklatur di dalam tubuh Kabinet Indonesia Maju. Keputusan ini telah mendapatkan restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dua nomenklatur yang dimaksud yakni menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta membentuk Kementerian Investasi.

Rencana untuk mengubah nomenklatur memang sudah terendus sejak 2019 lalu. Jokowi, bahkan sudah sempat membicarakan hal ini dalam rapat kabinet bersama para menteri.

Foto: Ilustrasi Gedung Kemenristek. Dok: Detikcom
Ilustrasi Gedung Kemenristek. Dok: Detikcom

Isu kocok ulang kabinet (reshuffle) lantas berhembus kencang setelah parlemen menyetujui rencana perubahan nomenklatur. Reshuffle, memang menjadi sebuah keniscayaan.

"Kita tunggu saja," kata Politikus Senior Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno.

Saat meresmikan Science Techno Park Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro lantas angkat bicara pasca usulan Jokowi terkait perubahan nomenklatur.

Bambang sempat mengaku bahwa kegiatannya akhir pekan lalu itu mungkin saja kunjungan kerja terakhirnya sebagai menteri. "Hari ini mungkin kunjungan saya terakhir ke daerah sebagai Menristek," kata Bambang.

"Karena sesuai dengan hasil sidang paripurna DPR. Kemenristek akan dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi artinya tidak ada lagi Kemenristek dan tak ada lagi kunjungan daerah ke Menristek ke manapun," jelasnya.

Baca:

Kemenristek Dibentuk Soekarno Disingkirkan Jokowi

Bambang telah menjabat sebagai Menristek sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sejak 20 Oktober 2019 lalu. Di era pemerintahan Jokowi, Bambang pernah mencicipi sejumlah posisi penting.

Pada periode 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016, Bambang Brodjonegoro menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kemudian pada 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019, ia mengisi posisi Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Halaman Selanjutnya, >> Reshuffle Tinggal Tunggu Waktu?

Belakangan terungkap, Presiden Jokowi ternyata sempat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri 10 hari yang lalu.

Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto membantah pertemuan tersebut membahas ihwal perubahan nomenklatur maupun reshuffle kabinet. Pertemuan antara Jokowi dan Megawati, kata dia, hanya agenda rutin.

"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin tentang bangsa dan negara," kata Hasto dalam keterangan resmi.

Hasto tidak menjelaskan secara spesifik isi pertemuan, namun mengakui bahwa keduanya membahas persoalan bangsa dan negara yang sifatnya fundamental dan strategis.

Baca:

Jreng! Hasil Survei Capres 2024: Anies Menang dari Prabowo?

Hasto menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara. Sebagai partai pendukung pemerintah, PDI-P menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi.

"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah Presiden," jelasnya.

"Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden. Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya," katanya.

Baca:

Prabowo Menteri Paling Populer, Sri Mulyani Paling Memuaskan

Terlepas dari itu, PDI-P sendiri mendukung penuh keputusan DPR yang menyetujui rencana Jokowi mengubah nomenklatur. Terutama, usulan Jokowi yang ingin melepas BRIN dari nomenklatur Kementerian Riset dan Teknologi.

"Nasibnya BRIN makin kuat. BRIN di bawah Presiden, BRIN makin menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu," jelasnya.

"Masa kita kalah sama Singapura, sama Korea Selatan yang kemerdekannya tidak jauh berbeda dengan kita? Itu karena apa? Risetnya," jelasnya.

Ada 'Campur Tangan' Megawati?

Pages