Internasional

Junta Myanmar Kena Lagi, BUMN Permata Giok Disanksi AS

News - Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
09 April 2021 11:15
FILE - In this July 11, 2018, file photo, Myanmar's Army Commander-in-Chief Senior Gen. Min Aung Hlaing speaks during the opening ceremony of the third session of the 21st Century Panglong Conference at the Myanmar International Convention Centre in Naypyitaw, Myanmar. A military coup was taking place in Myanmar early Monday, Feb. 1, 2021 and State Counsellor Aung San Suu Kyi was detained under house arrest, reports said, as communications were cut to the capital. (AP Photo/Aung Shine Oo, File)

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat kembali menambah tekanan internasional terhadap junta militer Myanmar. Kali ini Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada perusahaan permata milik negara Myanmar, Myanmr Gems Enterprise.

Ini menjadi upaya baru membatasi kemampuan junta militer untuk menghasilkan pendapatan. Perusahaan pertambangan itu resmi masuk ke daftar hitam Departemen Keuangan AS.


"Tindakan hari ini menyoroti komitmen Departemen Keuangan untuk menolak sumber pendanaan militer Burma, termasuk dari perusahaan-perusahaan milik negara utama di seluruh Burma," kata Direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Andrea Gacki dalam sebuah pernyataan pada Kamis (8/4/2021).

Sanksi akan menghalangi orang Amerika berbisnis dengan perusahaan tambang itu. Termasuk mengeluarkan izin dan lisensi untuk menambang batu mulia dan mengumpulkan pendapatan dari penjualan permata dan giok.

Myanmar adalah sumber utama giok dunia dan sumber utama batu rubi. Sejumlah permata langka kerap ditemukan di negara itu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan sanksi diberikan agar junta menghentikan kekerasan. Dalam laporan lembaga pemerhati tahanan politik AAPP, setidaknya hampir 600 orang jadi korban kekejaman junta.

"AS akan terus meningkatkan tekanan pada aliran pendapatan rezim sampai mereka menghentikan kekerasan, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, mencabut darurat militer dan keadaan darurat nasional, menghapus pembatasan telekomunikasi, dan mengembalikan Burma ke jalur demokrasi," kata Blinken.

Sebelumnya, AS, Inggris, Uni Eropa telah memberikan sanksi kepada para jenderal yang terlibat dalam kudeta dan beberapa anggota keluarga mereka, serta dua konglomerat yang dikendalikan oleh militer. Sementara Jepang menghentikan bantuan baru ke Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta yang berlangsung di sana.


[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading