Simak! Korban PHK Bisa Dapat 'Gaji' Sampai 6 Bulan Lewat JKP

Jakarta, CNBC Indonesia - Berlakunya UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menelurkan salah satu aturan baru, soal jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Dengan adanya JKP, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat jaminan bantuan setelah PHK. Pekerja masih mendapat 'gaji' maksimal selama 6 bulan setelah kena PHK.

Hal ini tertuang dalam PP No. 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program JKP yang berlaku 3 Februari 2021 lalu. Pembayaran 'gaji' ini bersumber dari sebagian pemerintah dan uang pekerja sendiri dengan skema iuran.

Seperti apa bantuannya?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, saat rapat kerja dengan Komisi IX di DPR RI Rabu (7/4/2021), menjelaskan soal manfaat yang diterima oleh pekerja yang tergabung dalam kepersertaan JKP saat kena PHK, yaitu:

1. Uang Tunai
- 45% dari upah untuk 3 bulan pertama
- 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya
- bantuan uang tunai paling lama 6 bulan

2. Akses informasi pasar kerja
- layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan jambatan
- dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antarkerja

3. Pelatihan Kerja
- pelatihan berbasis kompetensi
- dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan

Namun untuk mendapatkan manfaat itu, pekerja harus ikut serta dalam JKP yang termasuk salah satu layanan BP Jamsostek. Bagaimana sumber iurannya?

Pada pasal 2 PP 37 tahun 2021 diatur bawah pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja sebagai peserta JKP. Selain itu, syarat untuk menjadi peserta adalah sudah diikutsertakan pada program JKN (jaminan kesehatan), JKK (jaminan kematian), JHT (jaminan hari tua), dan JKM (jaminan kematian).

Salah satu yang krusial dari PP ini adalah soal iuran, yang diatur pada pasal 11 ayat 1, bahwa iuran wajib dibayarkan setiap bulan.

"Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,46% dari upah bulanan" jelas ayat 2 pasal 11.

Baca: Ini Alasan Ada Pengusaha Ngotot THR 2021 Boleh Dicicil!

Namun, dari kewajiban iuran sebesar 0,46% dari upah, sebagian ditanggung pemerintah melalui APBN dan sebagian lagi oleh iuran dari jaminan lain yang dibayarkan oleh pekerja yaitu adanya pemotongan atau rekomposisi dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Beban yang ditanggung pemerintah sebesar 0,22%, sedangkan sisanya dipotong atau rekomposisi dari JKK sebesar 0,14% dan iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% dari upah sebulan.

Sebagai catatan, selain JKP tentunya mekanisme pesangon tetap berlaku dari perusahaan, yang diatur dalam PP No 35 tahun 2021, bisa klik di sini.

Pages

Next