DPR 'Ngarep' RI Merdeka dari Covid-19 Saat 17 Agustusan
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto optimistis Indonesia mampu merdeka dari pandemi Covid-19 pada, 17 Agustus 2021. Demikian disampaikan Dito dalam acara "Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional" di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/3/2021).
Salah satu alasan di balik optimisme Dito adalah vaksinasi Covid-19 yang sedang berjalan di seluruh daerah di tanah air.
"Tanggal 17 Agustus Insya Allah menjadi kemerdekaan kita dari Covid-19. Aaminn," ujarnya.
Oleh karena itu, Dito memohon kepada masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. Dengan demikian, kekebalan komunitas (herd immunity) terbentuk sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat disertai masyarakat sehat.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pun menargetkan Indonesia dapat mengendalikan pandemi Covid-19 pada 17 Agustus 2021 mendatang atau saat peringatan proklamasi HUT ke-76 kemerdekaan RI. Target tersebut, menurut Doni, akan diiringi kebijakan yang tepat dan kepatuhan masyarakat.
"Target kita adalah pada 17 Agustus yang akan datang kita harus betul-betul terbebas dari Covid-19. Artinya Covid-19 betul-betul pada posisi yang dapat dikendalikan," kata Doni dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual di kanal Youtube Pusdalops BNPB, Senin (15/2).
Ia mengatakan pemerintah daerah juga harus melibatkan masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19. Menurut Doni, masyarakat bisa bersama-sama mencari cara terbaik dalam menanggulangi pandemi.
Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu, semua pihak harus menyadari bahwa salah satu kunci utama dalam penanggulangan wabah Covid-19 adalah kedisiplinan dan kepatuhan warga dalam menjalani protokol kesehatan.
Oleh sebab itu, Doni meminta agar warga tetap menaati semua ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk soal aturan-aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Pulau Jawa yang sudah berlangsung sejak 8 Februari hingga 22 Februari mendatang.
"Lewat komando Presiden Jokowi kita lebih fokus pada pendekatan berbasis mikro, RT/RW," ujarnya."Kita berharap setiap daerah yang padat penduduknya, terutama perkotaan yang memiliki pemukiman padat seperti rusun bahkan apartemen hendaknya bisa didapatkan cara terbaik bagaimana meredam kasus harian maupun aktif," lanjutnya.
Berita selengkapnya >>> Klik di sini
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)
