Mensesneg: Pemerintah tak akan Revisi UU Pemilu & UU Pilkada!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki ada revisi terhadap dua undang-undang yang belakangan menjadi perbincangan publik.

Kedua UU itu, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

"Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan," ujar Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (16/2/2021).

"Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses. Kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki," lanjutnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Baca: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Berlaku Bulan Ini

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pratikno menegaskan dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan November 2024. Menurut dia, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

"Jadi Pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan," kata Pratikno.

"Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan," imbuhnya.

Pratikno berharap tidak ada narasi yang dibolak-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.

"Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan pilkada serentak itu," ujar Pratikno.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mensesneg: Besok tak ada Pengumuman Reshuffle Kabinet Jokowi