Ini 2 Strategi PLN Hindari Konflik Salah Tagihan Listrik

Anisatul Umah, CNBC Indonesia

15 February 2021 15:23

Petugas memeriksa meteran listrik di Rusun Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (8/1/2018). — Foto: Muhammad Sabki

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) sempat menerima banyak keluhan soal pembengkakan tagihan listrik pelanggan pada 2020 lalu. Demi menghindari hal ini terulang kembali, PLN menyiapkan dua strategi.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan strategi pertama yang digunakan yaitu pembacaan meteran secara mandiri. PLN Sudah mengembangkan ini di aplikasi PLN Mobile.

"Ada dua strategi yang digunakan, pertama kali adalah bagaimana self reading kita kembangkan di PLN Mobile," paparnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Senin (15/02/2021).

Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melihat berapa pemakaian listrik pada bulan ini dan bulan sebelumnya. Oleh karena itu, pihaknya menganjurkan agar masyarakat mau mengunduh aplikasi ini.

"Masyarakat bisa melihat berapa pemakaian bulan ini dan bulan lalu," ujarnya.

Strategi yang kedua adalah dengan meteran dua arah. Bob mengatakan, tahun ini akan diluncurkan sebanyak 150 ribu unit dan pada 2022 ditargetkan akan mencapai 2 juta unit meteran dua arah.

"150 ribu tahun ini, total 2 juta sampai akhir tahun 2022. Dan akan kita terus tingkatkan untuk pemakaian," ujarnya.

Baca:

Demi RI Berlistrik 100% di 2022, PLN Investasi Rp 160 T

Akibat salah catat ini, sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan investigasi mengenai lonjakan tagihan listrik ratusan pelanggan PLN selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal pandemi 2020.

Potensi kesalahan dinilai bisa terjadi karena pencatatan meter masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, pemerintah meminta agar PT PLN (Persero) segera beralih ke pencatatan digital dengan menggunakan Automatic Meter Reading (AMR).

Pasalnya, selama masa PSBB, petugas menjadi terkendala untuk melakukan pencatatan manual akibat pembatasan mobilitas.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves yang saat itu dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan proyek AMR ini sudah lama berjalan bahkan telah berlangsung selama tiga tahun.

"Ini kan proyek AMR sudah lama, sudah tiga tahun. Itu investor dari luar negeri. Waktu itu smart grid system. Tapi entah bagaimana tidak jalan oleh PLN. Saya pikir dari situ kan ada jadi AMR," paparnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/09/2020).