Mungkinkah Produksi Minyak RI Capai 1 Juta Barel Per Hari?

Perusahaan minyak tengah menantikan Revisi Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Seperti diketahui, Revisi UU Migas ini sudah mangkrak cukup lama sampai hampir satu dekade.

Praktisi Migas Widhyawan Prawiraatmadja meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi VII agar segera merampungkan Revisi UU Migas ini karena UU Migas ini bakal menjadi kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

"Revisi UU Migas ini sudah lama, hampir sembilan tahun nggak jadi-jadi. Kalau bisa, Revisi UU Migas diselesaikan," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan. Dia mengatakan yang dibutuhkan investor adalah kepastian hukum di mana Revisi UU Migas yang dinantikan sampai hari ini belum juga rampung.

Menurutnya, dengan adanya kepastian hukum, maka ini akan membuat investor semakin tertarik untuk berinvestasi di Tanah Air. Dengan demikian, target peningkatan produksi minyak yang telah ditentukan pemerintah bisa tercapai.

"Kendala saat ini buat saya adalah kepastian hukum. Sejauh ini Revisi UU Migas belum selesai. Ini adalah salah satu kunci investasi yang diharapkan investor," jelasnya.

SKK Migas sampai saat ini belum ada kekuatan hukum tetap karena masih diatur dalam Perpres. Masalah ini, imbuhnya, harus dirampungkan bersama dengan sejumlah masalah lainnya.

"Bicara posisi SKK Migas, hanya dibentuk Perpres. Teman-teman SKK melakukan pengawasan, mereka juga butuh kepastian badan, sewaktu-waktu bisa dibubarkan kembali," paparnya.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All