Jokowi & PM Malaysia Buka Suara Soal Myanmar: Kami Prihatin!

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
05 February 2021 13:56
Upacara Penyambutan Resmi Perdana Menteri Malaysia, Istana Kepresidenan Jakarta (Tangkapan Layar Sekretariat Presiden)
Foto: Upacara Penyambutan Resmi Perdana Menteri Malaysia, Istana Kepresidenan Jakarta (Tangkapan Layar Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC IndonesiaPresiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas isu kawasan dan dunia, termasuk perkembangan yang terjadi di Myanmar. Baik Indonesia dan Malaysia, merasa prihatin dengan ketegangan politik yang terjadi di Myanmar.

"Kita prihatin dengan perkembangan politk di Myanmar, dan kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Jokowi saat memberikan joint statement bersama, Jumat (6/2/2021).

Jokowi menekankan penyelesaian ketegangan Myanmar sebagai wujud visi komunitas ASEAN yang mengedepankan prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi hak asasi manusia, dan pemerintahan secara konstitusional.

"Sebagai satu keluarga kita minta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan chair ASEAN guna menjajaki di lakukannya pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar," katanya.

Sementara itu, Malaysia pun menganggap serius keadaan politik yang terjadi di Myanmar. Negeri Jiran menganggap, situasi tersebut merupakan langkah kemunduran dalam proses demokrasi.

"Dikhawatiri pergolakan politik di Myanmar boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau ini," kata Muhyiddin.

"Sehubungan ini, saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar Negeri diberi mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam," sambungnya.

Sebelumnya, kudeta terjadi di Myanmar, 1 Februari lalu. Militer mengambil alih kepemimpinan negeri tersebut dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Militer menuding pemilu yang dimenangkan partai perempuan 75 tahun itu, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), penuh kecurangan. Pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing memimpin kudeta, mengumumkan status darurat setahun serta menunjuk pejabat presiden baru.


(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Makin Rusuh, Polisi Myanmar Bentrok dengan Massa Anti Kudeta

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular