Jakarta, CNBC Indonesia - Kemarin dunia digegerkan dengan kudeta yang terjadi di Myanmar. Kekuasaan pemenang pemilu November 2020, Aung San Suu Kyi digulingkan melalui sebuah kudeta yang dilakukan militer.
Senin (1/2/2021) dini hari, pemimpin de facto Myanmar itu ditahan secara tiba-tiba. Bukan hanya dirinya, sang Presiden Win Myintdan sejumlah menteri serta pejabat partai Nasional Liga Demokrasi (NLD) mendapat nasib sama.
Militer yang dipimpin Jenderak Min Aung Hlaing pun mengumumkan status darurat selama setahun. TV lokal yang dikuasai militer, Myawady TV, membuat pengumuman itu.
Ia menunjuk pensiunan jenderal yang saat ini menjabat wakil presiden sebagai pejabat presiden. Militer mengatakan langkah ini diperlukan guna menjaga "stabilitas negara" di tengah ketidakberesan Pemilu 2020.
Pemilu baru juga akan dimuat setelah setahun status darurat diberlakukan. "Kami akan melakukan demokrasi multi-partai yang nyata ... dengan keseimbangan dan keadilan penuh," kata pernyataan resmi militer di akun media sosial Facebook mereka, dikutip dari AFP, Senin (1/2/2021).
Sebelumnya Suu Kyi bersama Presiden Win Myint ditahan di ibu kota Naypyidaw. Di tempat lain, menurut sumber partai Menteri Utama Negara Bagian Karen dan beberapa menteri regional lainnya juga ditahan.
"Kami mendengar mereka diambil militer.. Dengan situasi yang kita lihat terjadi sekarang, kita harus berasumsi bahwa militer sedang melakukan kudeta, " kata Juru Bicara NLD Myo Nyunt.
Partai Suu Kyi Liga Nasional NLD sebelumnya memenangkan Pemilu. Pemungutan suara di Myanmar di lakukan November lalu. I
Ini merupakan pemilu demokratis pertama Myanmar keluar dari cengkeraman militer yang berkuasa selama 49 tahun di negara itu, pada tahun 2011. NLD menyapu bersih pemungutan suara.
Hal itu memberi harapan Suu Kyi bisa memperbarui kontrak kekuasaan dengan masa jabatan lima tahun yang baru. Tetapi militer selama berminggu-minggu mengeluh bahwa pemilihan penuh kecurangan.
Militer mengklaim telah mengungkap lebih dari 10 juta contoh penipuan pemilih. Mereka menuntut komisi pemilu yang dikelola pemerintah merilis daftar pemilih untuk pemeriksaan silang.
Pekan lalu, Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan konstitusi 2008 negara itu bisa "dicabut" dalam keadaan tertentu. Pernyataan Min Aung Hlaing, datang saat rumor kudeta marak.
Ini meningkatkan ketegangan di dalam negeri dan mendapat peringatan dari lebih dari selusin kedutaan asing dan PBB. Sebelumnya Myanmar mengalami kudeta dua kali sejak kemerdekaan dari Inggris tahun 1948, tahun 1963 dan 1988.
Halaman 2>>
Sementara itu, semua bank di seluruh Myanmar ditutup Senin (1/2/2021) pasca kudeta. "Semua bank anggota Asosiasi Bank Myanmar akan menutup bank mereka mulai 1 Februari," ujar asosiasi.
Asosiasi menyebut ini dikarenakan akses internet yang buruk. Sebelumnya dilaporkan pula bahwa gangguan telepon sempat terjadi.
Melansir Nikkei Asia, bank-bank itu telah meminta izin dari bank sentral untuk penutupan sementara. Hal ini menjadi perkembangan baru dari situasi Myanmar saat ini.
Selain itu dilaporkan pula bahwa kekacauan terjadi sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Nikkei Asia melaporkan terjadi antrean warga Yangon untuk menarik uang tunai dari rekening bank mereka. Sejumlah media juga melaporkan bagaimana tank-tank militer terlihat di ibu kota.
Sementara itu, Thailand melalui Ketua Kamar Dagang Chiangrai (daerah perbatasan Myanmar) Anurat Intorn, mengatakan semua daerah perbatasan ditutup dan aktivitas perdagangan disetop tanpa batas waktu.
"Kami bekerja dengan Tentara Kerajaan Thailand untuk bernegosiasi dengan pihak Myanmar, meminta mereka membantu bisnis untuk memindahkan mobil dan truk, yang membawa barang ke Myanmar untuk kembali ke Thailand," kata Anurat kepada Nikkei Asia.
Nilai perdagangan perbatasan Thailand di perbatasan Chiangrai bernilai sekitar 10,5 miliar baht atau sekitar Rp 4,9 triliun pada tahun 2020.
Halaman 3>>
Kecaman tak diragukan lagi datang dari banyak negara. AS menyerukan pemulihan demokrasi Myanmar.
"AS akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengutuk kudeta dan penahanan Suu Kyi. "Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil dibebaskan," cuitnya di media sosial Twitter.
Hal senada juga dilakukan sejumlah negara ASEAN. Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan "keprihatinan" sambil juga mendesak Myanmar "menahan diri".
Singapura juga menyatakan "keprihatinan besar tentang situasi terbaru di Myanmar". Negeri itu juga menambahkan harapan bahwa semua pihak akan "menahan diri."
Juru Bicara Kepresidenan Filipina Harry Roque mengatakan situasinya adalah "masalah internal". Perhatian utama kami adalah keselamatan orang-orang kami, katanya.
"Angkatan bersenjata kami bersiaga jika kami perlu mengangkut mereka serta kapal angkatan laut untuk memulangkan mereka jika perlu," ujar Roque.
Sementara Chiina meminta semua pihak menyelesaikan perbedaan. Negeri Xi Jinping meminta intervensi asing tidak dilakukan.
"China adalah tetangga yang bersahabat bagi Myanmar dan berharap berbagai pihak di Myanmar akan menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat di bawah kerangka konstitusional dan hukum untuk melindungi stabilitas politik dan sosial," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada jumpa pers.
Halaman 4>>
Perekonomian Myanmar yang menjadi lebih demokratis disambut baik oleh publik internasional. Transformasi dari pemerintahan militer ke demokrasi membuat Aung San Suu Kyi naik ke tampuk kekuasaan dari tahanan rumah pada tahun 2015 dan berimplikasi pada pencabutan sanksi AS.
Hal tersebut berdampak pada adanya aliran modal asing yang masuk ke negara tersebut. Myanmar digadang-gadang bakal menjadi salah satu motor penggerak perekonomian regional Asia Tenggara.
Namun sayang adanya peristiwa pendudukan militer ini kembali mencoret citra Myamnar di dunia internasional. Hal ini tentu saja membuat para investor yang hendak menanamkan modalnya ke negara yang berpenduduk 50 juta jiwa tersebut menjadi urung.
Padahal sebelumnya Burma sudah mulai kebanjiran aliran modal asing. Reuters melaporkan lima tahun lalu, Myanmar menjadi daya tarik yang besar bagi investor global terutama Asia.
Telenor dari Norwegia dan Ooredoo dari Qatar meraup kontrak untuk memasang jaringan seluler pada tahun 2013. Beberapa tahun kemudian, Kirin dari Jepang merogoh uang senilai US$ 560 juta untuk membeli saham mayoritas di pabrik bir terbesar di negara itu.
Menurut Bank Dunia, investasi asing langsung ke Myanmar antara 2010 dan 2019 mencapai US$ 37 miliar, naik 40% dari dekade sebelumnya. Baru-baru ini pada bulan Desember, perusahaan investasi CVC Capital setuju untuk membeli perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Myanmar.
Sebelum peristiwa ini, citra internasional Myanmar juga tercoreng akibat adanya tindakan penganiayaan dan pembantaian terhadap komunitas muslim minoritas Rohingnya pada 2017 silam.
Lebih lanjut Reuters melaporkan Kirin mengatakan bahwa pihaknya ragu-ragu terkait investasinya setelah adanya penyelidikan independen dan tidak dapat mengesampingkan bahwa mitra minoritasnya memiliki hubungan militer.
Adanya pandemi Covid-19 dan ketidakstabilan politik di dalam negeri membuat prospek pertumbuhan ekonomi Myanmar menjadi suram. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Myanmar tumbuh di bawah 2% pada 2020 dan menjadi yang terendah sejak 1999.
