Myanmar Panas! Ini Kronologi Penangkapan Aung San Suu Kyi
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa telah ditahan dalam penggerebekan Senin (2/1/2021) dini hari.
Juru bicara partai berkuasa, Myo Nyunt, mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah "diambil" pada dini hari.
"Saya ingin memberitahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," katanya, seraya menambahkan bahwa dia juga diperkirakan akan ditahan.
Langkah itu dilakukan setelah berhari-hari ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan junta militer. Kemenangan partai Suu Kyi atas pemilu yang menurut militer dicurangi menimbulkan ketakutan akan kudeta.
Sebelumnya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi meraih kemenangan gemilang dalam pemilu 8 November, pemilihan yang dianggap bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011.
Namun kelompok militer menilai terjadi kecurangan pemilih yang meluas meski sudah dibantah oleh komisi pemilihan. Hal ini telah menyebabkan konfrontasi langsung antara pemerintah sipil dan militer.
Panglima Tertinggi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan kepada personel militer pada hari Rabu (27/1/2021) lalu bahwa konstitusi harus dicabut jika tidak dipatuhi. Ia mengutip contoh sebelumnya ketika piagam telah dihapuskan di Myanmar.
Kebuntuan inilah yang diperkirakan menjadi awal penangkapan penerima nobel perdamaian itu. Namun hingga kini belum ada info lain terkait penangkapan Suu Kyi.
Sementara itu, seorang diplomat Barat di Yangon telah memperkirakan mungkin kudeta militer terjadi. Meski informasi tentang situasi terkini sulit untuk diverifikasi karena tidak banyak orang yang berbicara dengan militer tetapi "kudeta pasti menjadi kemungkinan yang tragis".
"Negara ini ditentukan oleh sejarah itu, jadi ini tidak bisa dimaafkan. Orang-orang dari Myanmar akan menganggap itu tidak bisa dimaafkan," katanya.
Sementara itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyuarakan keprihatinannya dengan aksi militer Myanmar. Pada Sabtu (30/1/2021), Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan "keprihatinan yang besar" mengenai perkembangan di negara Burma, di mana ada ancaman militer soal kudeta.
Militer sempat mengutarakan akan mengambil tindakan jika keluhan tentang pemilihan umum tidak ditangani. Australia, Inggris, Kanada, Uni Eropa (UE), AS serta 12 negara barat lainnya, dalam pernyataan terpisah, juga mendesak militer untuk "berpegang pada norma demokrasi".
Mereka mengatakan bahwa mereka menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu. "Atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar," tulis pernyataan negara-negara itu.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Breaking News: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditahan
