
Sedih! RI Ranking 85 dari 98 Negara dalam penanganan Pandemi

Sebagai negara dengan populasi besar dengan lebih dari 268 juta penduduk, upaya pengendalian Covid-19 memang menghadapi tantangan yang besar.
Di awal masa pandemi merebak, kebijakan yang setengah-setengah, perbedaan pandangan antar lembaga kementerian soal mobilitas mudik hingga koordinasi pusat dan daerah yang kendur membuat kasus Covid-19 terus melonjak dengan signifikan.
Kebijakan 3T (Testing, Tracing & Treatment) tidak berjalan dengan optimal. Belum lama ini Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengkritisi langkah tes yang dilakukan selama ini.
Menurutnya percuma saja sebanyak apapun tes dilakukan karena yang dites hanya orang-orang yang sama yang hendak bepergian karena memang sudah menjadi kebijakan.
Seharusnya hasil dari testing di-follow up lebih lanjut dengan melakukan tracing. Namun sayang tracing tidak dijalankan dengan optimal di dalam negeri.
Tingkat kasus positif yang sangat tinggi (>25%) menunjukkan bahwa penularan Covid-19 di Indonesia terjadi dengan sangat masif. Indonesia perlu terus menggenjot jumlah tes yang dilakukan. Tentu dengan cara yang benar agar datanya menjadi valid dan bisa digunakan sebagai acuan untuk membuat kebijakan.
Indonesia memang menutup diri dari turis asing sejak awal Januari. Namun mobilitas di dalam negeri yang tinggi menjadi pemicu utama transmisi virus.
Mobilitas publik yang masif terjadi di beberapa momentum tahun 2020 mulai dari hari raya Idul Fitri, libur Maulid Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama hingga libur Natal dan akhir tahun. Pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat juga sering dijumpai sehingga membuat permasalahan pandemi menjadi semakin kompleks.
Kombinasi antara kebijakan yang tidak optimal, kesadaran masyarakat yang rendah, tingkat perekonomian Indonesia dan ukuran populasi yang besar membuat Indonesia seolah menjadi ladang yang subur untuk virus Corona jenis baru ini (SARS-CoV-2).
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengetatkan aktivitas masyarakat terutama di episentrum wabah Jawa-Bali melalui kebijakan PPKM. Namun tetap saja jika intervensi kebijakan publik tidak berjalan optimal, kesadaran masyarakat juga tidak terbangun, hal ini akan menjadi sia-sia saja.
Indonesia memang sudah mulai melaksanakan program vaksinasi. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima suntikan vaksin yang kedua kemarin. Dimulainya vaksinasi Covid-19 secara masal di Indonesia tidak serta merta berarti pandemi akan segera berakhir.
Pembatasan aktivitas sosial masih diperlukan mengingat ketersediaan vaksin masih belum mencukupi, aspek distribusi vaksin ke 34 provinsi juga masih menjadi tantangan tersendiri. Di saat yang sama pemerintah harus terus berlomba dengan kenaikan kasus infeksi yang terus terjadi.
Kasus kumulatif Covid-19 di Indonesia sudah tembus angka 1 juta orang. Tren pertambahan kasus hariannya pun cenderung meningkat. Dengan semua realita yang ada wajar saja Lowy Institute menetapkan Indonesia berada di 'papan bawah''.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(twg/twg)