Tambang Jadi Biang Kerok Banjir Kalsel? Begini Klaim ESDM

Anisatul Umah, CNBC Indonesia

25 January 2021 16:48

Infografis: Ini Daftar Negara Produsen Nikel terbesar DI dunia — Foto: Infografis/ Ini Daftar Negara Produsen Nikel terbesar DI dunia/Aristya Rahadian Krisabella

Jakarta, CNBC Indonesia - Para penggiat lingkungan menyebut banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada pertengahan bulan ini bukan semata-mata akibat curah hujan yang tinggi, melainkan akibat meningkatnya jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan juga besarnya kebun sawit.

Namun hal tersebut dibantah oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Lana Saria. Dia mengatakan, jumlah kegiatan usaha pertambangan di Kalimantan Selatan per Januari 2021 terdapat 212 perizinan pertambangan.

"Dengan total persentase luas wilayah kurang lebih 14% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Senin (25/01/2021).

Dia mengklaim luas bukaan lahan untuk kegiatan pertambangan sangat kecil, seperti di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang terdampak besar bencana banjir.

"Pada DAS Barito total luas bukaan lahan untuk kegiatan usaha pertambangan hanya 4,3% dari total luas wilayah izin pertambangan," ungkapnya.

Namun demikian, menurutnya Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pertambangan, khususnya terkait pengelolaan air tambang, hidrologi, dan hidrogeologi, serta pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

"Hal tersebut diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan kemampuan DAS dalam menjalankan fungsi ekologisnya sebagai daerah tangkapan air dan penyediaan jasa pengaturan lingkungan," jelasnya.

Dia pun mengatakan, dalam rangka membantu masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan, Ditjen Minerba telah menurunkan dan mengkoordinasikan Tim Siaga Bencana ESDM yakni gabungan Tim ERT perusahaan pertambangan, ke titik-titik lokasi bencana.

Baca:

Gempa Sulbar & Banjir Kalsel, Aset Negara Rusak Rp 1 T

Sebelumnya, Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan menyebut banjir besar di Kalsel ini bukan lah hanya karena faktor tingginya curah hujan, melainkan ada faktor lebih utama yang melatari kejadian ini, yakni membludaknya Izin Usaha Pertambangan dan juga besarnya kebun sawit di provinsi ini.

"Sudah sering Walhi Kalsel ingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Kalsel dengan luas 3,7 juta Ha, ada 13 kabupaten/ kota, 50% Kalsel sudah dibebani izin tambang 33% dan perkebunan kelapa sawit 17%, belum HTI (Hutan Tanaman Industri) dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan)," bebernya kepada CNBC Indonesia, Rabu (20/01/2021).

Selain carut marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, rusaknya daya tampung dan daya dukung lingkungan, termasuk tutupan lahan dan daerah aliran sungai (DAS), menurutnya banjir kali ini juga sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Berdasarkan data Walhi Kalsel, dari luas hutan 3,7 juta hektar tersebar di 13 kabupaten/kota Kalsel, sekitar 1,22 juta hektar telah dikeluarkan izin tambang, 620 ribu hektar untuk sawit, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 567,8 ribu hektar, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) 234,5 ribu hektar, hutan primer 89,2 ribu hektar, dan hutan sekunder 581,2 ribu hektar.

Hal senada diungkapkan Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Aryanto Nugroho. Dia mengatakan, pihaknya menduga salah satu penyebab banjir besar di Kalsel ini yaitu rusaknya ekosistem lingkungan, dalam hal ini daya dukung lingkungan.

"Dalam hal ini, kami menduga, kombinasi antara hilangnya tutupan kawasan hutan akibat alih fungsi kawasan hutan, khususnya pertambangan dan perkebunan, tumpang tindih kawasan hutan dengan kawasan pertambangan, buruknya tata ruang, rusaknya kawasan hutan di hulu maupun daerah aliran sungai (DAS)," paparnya.

Tak tanggung-tanggung, menurutnya membludaknya jumlah Izin Usaha Pertambangan selama satu dekade terakhir ini menjadi penyebab utama bencana ini.

"Kami menduga buruknya tata kelola pertambangan sepanjang satu dekade terakhir menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem lingkungan ini," ujarnya.