Gempa Sulbar & Banjir Kalsel, Aset Negara Rusak Rp 1 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melaporkan, banjir yang terjadi di Kota Mamuju dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) dan banjir di Kalimantan Selatan membuat beberapa aset negara rusak. Totalnya mencapai Rp 935,3 miliar atau nyaris Rp 1 triliun.

Kepala Kanwil DJKN Sulbar Ekka Sudana menjelaskan kerugian di Sulbar mencapai Rp 900 miliar, akibat kerusakan bangunan pemerintah dan infrastruktur di sana.

Ekka merinci, kerugian untuk aset bangunan pemerintahan sebesar Rp 494,28 miliar, kerusakan terjadi pada 279 obyek barang milik negara (BMN).

Gedung-gedung yang rusak antara lain Gedung Keuangan Negara Mamuju, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju, Kantor Kas Negara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulbar, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, pelayanan publik di Sulbar terpaksa terhenti sementara dan harus mencari tempat pengungsian sementara untuk bisa melayani masyarakat kembali.

"Ini berupa bangunan rumah negara maupun kantor yang dukung tugas fungsi pemerintahan pusat yang ada di khususnya Kota Mamuju dan Kabupaten Majene," ujarnya dalam media briefing DJKN virtual, Jumat (22/1/2021).

"Ini rusak berat, betapa parahnya gedung ini. Pelayanan juga akan terhenti, harus mengungsi di tempat lain dalam waktu yang lama," kata Ekka melanjutkan.

Adapun kerusakan infrastruktur yang rusak di Sulbar yakni jembatan dan jalan Trans Sulawesi senilai Rp 405,72 miliar, kerusakan infrastruktur yang rusak yakni 23 jembatan. Dan dari data yang diperoleh sementara jalanan yang rusak yakni 20 kilometer (km). "Ini jalan Trans Sulawesi. Nilainya cukup lumayan Rp 405,72 miliar," jelasnya.

Sementara untuk Kalimantan Selatan, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Ferdinan Lengkong, mengatakan bahwa sebanyak 11 BMN terdampak banjir. Nilainya mencapai Rp 35,3 miliar.

Secara rinci, beberapa BMN yang terdampak itu di antaranya KPP dan KPP Pratama Banjarmasin, KPP Pratama Barabai, KPP Pratama Batulicin, hingga TVRI Kalimantan Selatan.

Dia melanjutkan, sejumlah kementerian dan lembaga sudah mengajukan klaim asuransi ke DJKN. Pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap BMN lainnya yang kemungkinan terdampak banjir.

Menurut Ferdinan, proses pendataan sempat terhambat karena wilayah Banjarmasin seluruhnya terendam air. Sehingga petugas pun masih fokus untuk pada bantuan.

"Kami, terutama kantor di Banjarmasin itu terendam air semua, tapi belum bisa kami sampaikan. Ada beberapa kantor yang sudah mengajukan klaim," tuturnya.

Apabila gedung-gedung dan infrastruktur tersebut tidak memiliki asuransi barang milik negara (BMN), maka untuk perbaikannya terpaksa menunggu kucuran dana dari APBN yang memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, DJKN menegaskan pentingnya untuk mengasuransikan BMN.

Baca: Gempa Sulut M 7,0, Ini Dampak Kerusakan di Kepulauan Talaud

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Serbu! Kawasaki Tracker Sampai RX King Dilelang Rp 500.000