Solar & Avtur Tak Lagi Impor, Ini Upaya RI Tekan Impor Bensin

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemenuhan kebutuhan energi, terutama minyak, di Indonesia sampai kini masih bergantung pada impor. Meski kini Indonesia tak lagi mengimpor solar dan avtur, namun masih ada pekerjaan rumah untuk menekan impor bensin.

Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengakui impor minyak memang masih menjadi tantangan besar pemerintah.

Pemerintah terus berupaya menekan impor minyak ini, salah satunya dengan mendorong peningkatan konsumsi gas di dalam negeri. Tutuka menyebut, jika pemakaian gas di dalam negeri ditingkatkan, maka kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis bensin, akan turun.

"Impor ini coba kita tangani dengan meningkatkan kebutuhan gas domestik. Produksi gas dari dalam negeri akan dialihkan untuk pemenuhan domestik. Kini 63,16% pemanfaatan gas untuk domestik," ungkapnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Senin (18/01/2021).

Tutuka memperkirakan tahun ini tidak akan ada impor minyak solar dan avtur lagi.

"Untuk minyak solar tidak impor lagi tahun ini, tinggal bensin, yang lain avtur bisa lebih (pasokan dari dalam negeri), ini upaya yang diharapkan konkrit tahun ini dan tahun depan," ujarnya.

Foto: Demi 1 Juta BPOD, RI Optimalkan Produksi Minyak Non Konvensional (CNBC Indonesia TV) Demi 1 Juta BPOD, RI Optimalkan Produksi Minyak Non Konvensional (CNBC Indonesia TV)

Selain itu, pihaknya juga berharap pembangunan kilang bisa rampung sesuai target atau yang telah direncanakan oleh Pertamina. Pemerintah menurutnya akan terus memberikan dukungan agar proyek ini bisa berjalan sesuai target.

"Ini sudah direncanakan Pertamina. Pemerintah dukung agar bisa sesuai target. Kilang-kilang ini tingkatkan kualitas BBM dari standar Euro 2 ke Euro 4," paparnya.

Baca: 2020 Tak Ada Lelang, Tahun Ini 10 Blok Migas RI Akan Dilelang

Begitu pun dari sisi produksi minyak dalam negeri, menurutnya untuk mengurangi impor minyak mentah, pemerintah akan mengupayakan target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) pada 2030 bisa tercapai.

Demi mengejar target ini, menurutnya pada pekan depan atau sekitar bulan depan akan ada rencana konkret dan terukur yang akan dilakukan pemerintah.

Dia menegaskan, terkait dengan program ini pemerintah akan sangat serius. Pemerintah, imbuhnya, akan melakukan ini secara detail dan berkoordinasi dengan SKK Migas dan Pertamina di bawah arahan Menteri ESDM.

"Program dibuat detail agar bisa terlaksana. Sekali lagi, pemerintah sangat serius untuk program 1 juta barel (per hari). Kami siapkan lapangan mana, Plan of Development (PoD) apa, dan kapan bisa meningkatkan produksi, sehingga pada 2030 bisa capai target 1 juta (bph)," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan komunikasi juga dilakukan dengan Kementerian Keuangan mengenai bentuk-bentuk insentif yang bakal diberikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Kita pastikan dengan Kementerian Keuangan bentuk-bentuk insentif yang sekiranya bisa diberikan kepada KKKS," ungkapnya.

Baca: Bos Pertamina Buka-bukaan Soal Keuntungan Digitalisasi SPBU

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Duh! Impor Minyak RI Bakal Meroket Jika Tak Lakukan Ini