Surabaya Menolak PPKM, Pemerintah Sebut Ini Wajib!

Jakarta, CNBC Indonesia - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito meminta kepada semua pihak untuk mengikuti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal ini dikatakannya, terkait dengan Surabaya yang menolak kebijakan pemerintah pusat atas kebijakan PPKM dan meminta untuk dikecualikan. "Bagi pihak manapun yang menolak kebijakan, untuk segera mengindahkan instruksi, karena ini wajib," tegasnya di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurut wiku, pada prinsipnya kebijakan dibuat untuk mempercepat agar pandemi segera berakhir. Kebijakan dirancang untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi.

"Daerah-daerah dibatasi kegiatannya merupakan zona merah, serta daerah dengan kasus tertinggi. Masyarakat dari daerah tersebut melihat dengan jelas, tingkat kedaruratan yang wajib dibatasi," ujarnya.

Pilihan Redaksi Kota Ini Gelar Vaksinasi 14 Januari 2021, Daerah Kamu Bukan? Rekor Tambahan Kasus Covid-19, Wiku: Ini Imbas Libur Panjang! Vaksinasi Pekan Depan, Ini Daftar Orang yang Divaksin Perdana

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan PPKM di beberapa daerah di Jawa dan Bali dapat menurunkan lonjakan penularan Covid-19 hingga lebih 20%.

Doni mengatakan, estimasi penurunan lonjakan kasus Covid-19 berdasarkan pada pengalaman pembatasan yang berlaku pada September 2020 lalu, di mana saat itu Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pada pertengahan September 2020, dari angka 67.000 kasus aktif (Covid-19), kita bisa tekan sampai 54.000 selama kurang lebih 1,5 bulan," jelasnya.

"Atas dasar itu terjadi penurunan sekitar 20% dan kita berharap periode ini persentase yang akan kita turunkan itu bisa lebih besar lagi," tuturnya.

PPKM yang akan diberlakukan pada 11-25 Januari 2021 ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga Bali.

Pemerintah memastikan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat tetap berjalan dan hanya membatasi jam operasional dan kapasitas pemanfaatan ruang. Seperti perkantoran harus menerapkan work from home (WFH) sebesar 75%.

Pengoperasian jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hanya sampai jam 7 malam. Para pelajar kembali belajar jarak jauh atau daring, kapasitas restoran hanya 25% yang dine in atau makan di tempat.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PPKM Jawa Bali, Airlangga: Jangan Berpergian 11-25 Januari