Good News 2020

Tak Semuanya Buruk, Ini Kabar Baik Sektor Energi-Tambang 2020

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
01 January 2021 16:35
PGN Komitmen Laksanakan Penugasan Pasokan Gas untuk Pembangkit listrik PLN. Ist

Jakarta, CNBC Indonesia - Banyak sektor terpuruk gara-gara pandemi Covid-19 pada 2020, tak terkecuali sektor energi. Meski sebagian sisi terpuruk, namun masih ada beberapa kabar baik di sektor energi dan tambang pada 2020 lalu, mulai dari penurunan harga gas sampai dengan aturan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel.

Berikut kami rangkum kabar-kabar baik sepanjang 2020 di sektor energi dan pertambangan:

1. Harga Gas untuk Industri Turun Jadi US$ 6 per MMBTU


Pemerintah dan PGN menurunkan harga gas industri menjadi US$ 6 per juta British thermal unit (MMBTU) untuk tujuh sektor industri. Meski sempat molor gara-gara pandemi, namun penurunan harga gas sudah bisa dinikmati para pelaku industri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan implementasi penurunan harga gas menjadi US$ 6 per MMBTU selama lima tahun ke depan memiliki dampak untung sekaligus rugi bagi negara.

Kerugiannya yang pasti adalah penerimaan negara dari sektor migas akan berkurang akibat penerapan harga baru ini. Hitungannya adalah rugi sekitar Rp 121,78 triliun.

Tapi, Arifin melanjutkan, kerugian ini bisa diimbangi dengan penghematan pengeluaran pemerintah untuk subsidi listrik dan kompensasi listrik. Ditambah, jika lancar, akan ada tambahan pajak dan dividen juga dari sektor industri yang diharapkan bisa lebih bergairah dengan harga gas baru ini.

Hitung-hitungan kementerian, penghematan dan kompensasi ini berimbas sebesar Rp 125,03 triliun ke negara. Jadi, kasarnya negara masih "untung" Rp 3,25 triliun dari turunnya harga gas ini.

"Kita lihat dalam lima tahun 2020-2024 pemerintah akan bisa memiliki kelebihan Rp 3,25 triliun, di mana kehilangan pendapatan tiap tahun bisa di balance dengan penghematan dari subsidi dan kompensasi serta penguatan dari konsepsi pembangkit listrik, serta adanya sektor pajak dari industri dan dividen yang dihasilkan," ungkapnya saat Raker dengan Komisi VII, Senin (04/05/2020).

Angka ini didapat dengan rincian dari penghematan sebagai dampak penurunan harga gas sebesar Rp 125,03 triliun dikurangi penurunan penerimaan negara (gross) akibat penurunan harga gas Rp 121,78 triliun.

Adapun rincian kompensasi dan penghematannya adalah sebagai berikut; penurunan kompensasi kelistrikan Rp 74,25 triliun, penghematan subsidi listrik dan pupuk Rp 30,21 triliun, konversi pembangkit solar ke gas Rp 13,07 triliun, dan pajak dan dividen dari industri Rp 7,5 triliun.

Ia menerangkan bahwa komponen pembentuk harga gas terdiri dari harga gas hulu, biaya transmisi, biaya distribusi, dan biaya niaga. Untuk membentuk harga US$ 6 per MMBTU penurunan harga gas ini dilakukan dengan menurunkan harga gas hulu menjadi US$ 4-4,5 per MMBTU, penyaluran US$ 1,5-2 per MMBTU, sehingga di plant gate US$ 6 per MMBTU.

Mulanya, ada tiga skenario yang bisa digunakan untuk menurunkan harga gas menjadi US$ 6 per MMBTU. Pertama, mengurangi bagian negara serta efisiensi penyaluran gas. Kedua, mewajibkan KKKS untuk memenuhi kebijakan DMO gas.

Ketiga, memberikan kemudahan bagi swasta mengimpor gas untuk pengembangan kawasan-kawasan industri yang belum memiliki atau terhubung dengan jaringan gas nasional.

"Penyesuaian dilakukan dengan mekanisme 1, sehingga harga gas US$ 6 per MMBTU," jelasnya.

Harga gas ini ditujukan bagi tujuh golongan industri yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Selain tujuh sektor industri PLN juga menikmati penurunan harga gas ini. Sehingga akan terjadi penghematan subsidi listrik, karena konversi pembangkit listrik dari diesel ke gas.

Dampak dari penurunan harga gas ini menurut Direktur Komersial PGN Fariz Aziz demand akan naik dan ekonomi akan bergerak naik. Implementasi dari aturan harga khusus industri ini sudah dimulai sejak April 2020 lalu.

Menurutnya pada bulan Mei permintaan gas sudah mulai naik, Juni mulai ada peningkatan, dan Juli terhitung ada peningkatan sebesar 5,8% dibandingkan bulan Juni.

"Ekonomi Indonesia akan bergerak naik, demand naik sejak Mei, Juni peningkatan, dan Juli ini sudah ada peningkatan 5,8% dibandingkan Juni," ucapnya dalam diskusi virtual, Kamis, (06/08/2020).

Melalui harga gas yang dipatok maksimal US$ 6 per MMBTU bagi tujuh sektor industri, maka industri yang menikmati ini akan bergerak cepat dalam menyerap gas. Sehingga bisa berproduksi lebih banyak dan ekonomi Indonesia akan lebih cepat tumbuh.

"PGN berharap tren naik lebih tinggi dari penyerapan industri. Sehingga bisa tumbuh, sektor tenaga kerja bisa terserap lebih banyak, ekonomi akan lebih baik ke depan," tuturnya.


2. Kontrak Migas Tak Lagi Wajib Gross Split

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak lagi mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas untuk menggunakan skema Gross Split. Kebebasan KKKS dalam memilih kontrak diharapkan akan meningkatkan investasi di hulu migas.

Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 15 Juli 2020 menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Aturan baru ini disambut baik oleh kontraktor migas.

Investor bebas memilih antara skema bagi hasil dari produksi kotor atau yang biasa disebut Kontrak Bagi Hasil (PSC) Gross Split atau Kontrak Bagi Hasil dengan biaya yang bisa dikembalikan pemerintah atau dikenal PSC Cost Recovery.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun membeberkan sejumlah alasan di balik perubahan peraturan skema kontrak hulu migas tersebut kepada CNBC Indonesia pada Senin (28/09/2020).

Arifin mengatakan keputusan memberikan fleksibilitas skema kontrak hulu migas ini berasal dari hasil komunikasi dan diskusi dengan para pelaku industri migas. Ternyata, lanjutnya, banyak investor cenderung memilih skema Gross Split hanya untuk pengelolaan lapangan migas yang telah berproduksi (existing).

Sementara untuk lapangan migas baru yang memiliki ketidakpastian besar, sehingga memiliki risiko tinggi, investor cenderung memilih untuk menggunakan skema PSC Cost Recovery. Menurutnya, hal ini tak lain dikarenakan investor memerlukan jaminan untuk pengembalian investasi mereka.

Bahkan, lanjutnya, banyak sejumlah negara telah meniru skema kontrak Cost Recovery ini dan bahkan menemukan banyak sumber migas baru dan meningkatkan daya tarik investasi di negara-negara tersebut.

"Sekarang kita akomodasi, baik Gross Split dan Cost Recovery. Kita buka skema ini, sehingga mudah-mudahan ke depan jadi daya tarik investasi," paparnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia pada Senin (28/09/2020).

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, tujuan dari dibebaskannya KKKS untuk memilih skema kontrak adalah untuk meningkatkan investasi hulu migas.

"Ini adalah bagian upaya untuk meningkatkan investasi di hulu migas," ungkap Dwi kepada CNBC Indonesia, Selasa (04/08/2020).

Vice President Commercial and Business Development ConocoPhillips Taufik Ahmad mengatakan, bagi investor hulu migas pembebasan memilih skema kontrak menjadi kabar baik. Soal PSC mana yang lebih cocok akan tergantung dengan kondisi dan keekonomian dari masing-masing blok.

"Selain jenis PSC yang fleksibel dan fiscal terms yang menarik, yang juga penting bagi investor hulu migas adalah adalah proses bisnis yang efisien," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/8/2020).

Selain itu, ada kepastian dari semua pemangku kepentingan yang terkait. Karena investasi yang dilakukan biasanya jumlahnya sangat besar.

"Dan keekonomiannya sangat sensitif terhadap kepastian waktu dari berbagai proses bisnis dan keputusan yang diperlukan," kata Taufik.

Sektor Kelistrikan
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading