Deretan Curhat Pengusaha yang Takut Anies Tarik Rem Darurat

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pelaku usaha merespon rencana Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang membuka peluang untuk kembali menerapkan 'rem darurat' dalam penanganan Covid-19. Kebijakan tersebut bukan hanya merugikan pengusaha, namun juga masyarakat secara keseluruhan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi mengkhawatirkan salah satu dampak yang mungkin timbul adalah naiknya harga barang. Hal itu bukan tidak mungkin terjadi akibat menipisnya stok produk di pasaran.

Pasalnya, kegiatan produksi bakal terganggu akibat rem mendadak tersebut. Di sisi lain, bukan tidak mungkin ada yang mengambil kesempatan untuk menimbun barang demi mendapat harga tinggi.

"Kalau ada rem mendadak, paling tidak nantinya ada kepanikan-kepanikan. Nantinya ada yang mengambil kesempatan dalam hal ini juga banyak, jangan lah. Nanti bisa jadi ada lonjakan harga, apalagi awal tahun biasanya orang sudah produksi sesuatu. Produksi itu kan dari awal, karena produk-produk kemarin sudah mulai menipis," kata Diana kepadaCNBC Indonesia, Selasa (29/12/2020).

Jika rem mendadak benar terjadi, maka berpotensi membuat sektor riil semakin hancur dan ketidakpastian kian menjadi. Padahal pelaku usaha memerlukan kepastian dalam menjalankan usaha atau bisnisnya.

"Pilihannya berat bagi dunia usaha karena sekarang usaha baru mulai aktivitasnya, kemudian di satu sisi kalau tidak dilakukan PSBB itu juga buat kita, kapan berakhirnya? dunia usaha butuh kepastian. Harapannya PSBB diberlakukan seperti sekarang tapi ada pengetatan lagi," sebutnya

Maksud pengetatan PSBB tersebut adalah pemerintah selaku regulator dan pengawas perlu lebih aktif lagi dalam pengawasan protokol kesehatan Covid-19 di tengah masyarakat. Selain itu, imbauan kepada masyarakat juga tetap harus bisa berjalan.

Diana memahami bahwa kondisi Pemprov DKI Jakarta saat ini memang sedang sulit. Di satu sisi perlu mempertahankan ekonomi agar tidak anjlok kembali, namun di sisi lain angka positif Covid-19 kian tinggi.

"Jadi hal ini kalau saya bilangnya buah simalakama, pilihan sulit," jelasnya.

Diana menilai langkah yang tepat dilakukan adalah pengetatan secara terukur.

"Makanya lebih baik nggak pengetatan yang ketat sekali, tapi lebih ke evaluasinya apa sih yang terbaik dilakukan, baik segi kesehatan maupun ekonomi," jelas Chief Executive Officer (CEO) PT Suri Nusantara Jaya itu.

Halaman 2>>

Pages

Next