Anies Beri Sinyal Tarik 'Rem Darurat', Pengusaha Setuju?

News - Sandi Ferry, CNBC Indonesia
29 December 2020 10:02
Suasana Pasar Tanah Abang resmi dibuka kembali hari ini setelah sebelumnya tutup karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta. 15/6/20, CNBC Indonesia/Tri Susilo
Pantauan CNBC Indonesia di Ruko Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2020), kawasan ruko ini didominasi oleh pedagang baju, kain dan kerudung. Setiap pengunjung berjalan, pedagang pun menjajakan barang jualannya.  

Sebelum memasuki pasar pengunjung dicek suhu oleh dinas kesehatan setempat dan pihak pengelola mal sudah menyediakan tempat cuci tangan di setiap Blok pintu masuk pasar.

Terdapat masyarakat dan pedagang yang sedang melalukan transaksi jual-beli. Mereka bertransaksi menggunakan masker. Namun, hanya sedikit pedagang yang menggunakan face shield.

Mayoritas pengunjung membeli barang dalam jumlah yang banyak. Bahkan, tak jarang pengunjung datang dengan membawa trolly lipat untuk memudahkannya membawa barang. 

Seperti diketahui, Perumda Pasar Jaya menerapkan sistem ganjil-genap di pasar-pasar yang dikelolanya. Skema ganjil-genap di pasar berlaku sesuai dengan nomor kios, misalnya apabila tanggal genap, maka kios yang bukan hanya bernomor genap.

Direktur Utama Perumda (PD) Pasar Jaya Arief Nasrudin mengatakan aturan ganjil-genap di pasar di wilayah DKI Jakarta akan berlaku pada 15 Juni 2020. Aturan tersebut diberlakukan untuk mencegah semakin masifnya penularan Virus Corona (COVID-19) di pasar. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka opsi akan adanya 'rem darurat' pada aktivitas masyarakat. Kalangan pengusaha mengaku khawatir jika hal itu benar terjadi.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang bahkan menyebut psikologis pengusaha menjadi khawatir, cemas dan galau.

"Dengan kebijakan tersebut, pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak warga. Jika kembali seperti yang dulu, tentu akan membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan," kata Sarman dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (29/12/2020).


Menurutnya, itu sinyal ekonomi yang kurang baik di awal tahun dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme di kalangan pelaku usaha. Ini menjadi suatu pertimbangan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan.

"Karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk, nyaris frustrasi," sebutnya.

Ia menyebut jika kebijakan ini kembali berlaku, maka berpotensi akan menaikkan terjadinya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan semakin banyaknya UMKM akan tumbang atau tutup, serta menambah beban sosial bagi pemerintah.

Kebijakan ini menurutnya juga akan berdampak terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional karena ekonomi Jakarta menyumbang 17% PDB Nasional.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal IV-2020 juga berpotensi akan tetap minus setelah kuartal II tumbuh negatif, minus 8,23%, serta di kuartal III-2020 juga masih terkontraksi 3,82%. Di sisi lain kami pelaku usaha memahami bahwa tujuan Pemprov sangat mulia untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga," jelas Sarman.

Menurutnya, kondisi saat ini memang dilematis bagi Pemprov DKI Jakarta, pilihan yang sulit tapi harus di putuskan. Ia berharap Pemerintah DKI Jakarta tidak lengah melakukan sosialisasi, pengawasan dan sanksi tegas yang melanggar protokol kesehatan, termasuk kewajiban semua perusahaan membentuk Satgas Covid untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, termasuk perangkat pemerintah di tingkat RT dan RW.

"Kami sangat berharap agar dapat mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini," sebutnya.

Kasus Covid-19 di ibu kota memang terus meningkat sepanjang Desember 2020. Bahkan, mengutip corona.jakarta.go.id, DKI Jakarta mencatat rekor kasus Covid-19 sebanyak empat kali di Desember 2020 dengan perincian pada 17 Desember dengan 1.690 kasus, 19 Desember 1.899 kasus, 23 Desember 1.964 kasus dan terakhir pada 25 Desember 2.096 kasus.

Karenanya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kemudian berbicara soal kemungkinan menarik 'rem darurat'. Namun, keputusannya bukan pada akhir tahun ini, melainkan bakal memantau kondisi teranyar hingga awal Januari mendatang.

"Menyikapi peningkatan ini kami akan terus mengambil beberapa kebijakan. Kita akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 Januari 2021 apakah dimungkinkan nanti Pak Gubernur (Anies Baswedan), apakah ada emergency brake atau yang lain nanti kami akan lihat sesuai dengan fakta dan data memang ini sangat dinamis sekali terkait fakta dan data," kata Riza Patria di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (27/12/2020) dikutip dari Detik.com.


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading