Ini Sederet Alasan Dana Pensiunan PNS Dirombak Habis!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk merombak sistem dana pensiun (Dapen) para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dana pensiun saat ini dinilai kurang berperan terhadap industri keuangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, saat ini sistem perbankan masih mendominasi industri keuangan Indonesia dengan porsi 78%.

Sementara dana pensiun hanya 2,5% dari total aset sektor finansial. Ukuran industri dana pensiun Indonesia dari total aset dana pensiun terhadap PDB juga masih jauh tertinggal dari peer countries seperti lima negara Asia lainnya. Hal tersebut yang membuat pemerintah merasa perlu untuk merombak program pensiunan PNS, TNI dan Polri.

Pasalnya, tata kelola program dapen di dalam negeri terutama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)/ PNS, TNI dan Polri masih terbilang carut marut.

Sebenarnya, di dalam Undang-Undang APBN 2019, pemerintah pernah memberikan catatan khusus mengenai pengelolaan dana pensiun pada PT Asabri (Persero).

Di dalam catatan UU APBN 2019, pemerintah menyebut telah menyusun beberapa rencana terkait adanya potensi Unfunded Past Service Liability (UPSL) pada PT Asabri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada September 2020 lalu saat melaporkan mengenai RUU APBN 2019 di DPD.

UPSL adalah kewajiban masa lalu untuk Program Dana Pensiun atau Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang belum terpenuhi.

Dengan adanya program dapen yang belum terpenuhi oleh Asabri, maka pemerintah pun berencana untuk menyusun penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun.

Salah satu strategi yang akan ditempuh pemerintah terhadap Asabri yakni untuk melakukan review dan penyesuaian atas penggunaan asumsi, serta metode perhitungan aktuaria serta menyempurnakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (KAPP) untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun.

Sri Mulyani juga memberi catatan kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), di mana menurutnya pemerintah telah meminta Asabri dan Jiwasraya untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan 2020, sehingga dapat mendukung penyajian investasi permanen pada LKPP tahun 2020 secara andal.