Pemerintah PD Program Mobil Listrik Gak Mandek Macem BBG

Jakarta, CNBC Indonesia - Diversifikasi energi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) sempat gencar dilakukan pada periode 2012 lalu. Dengan menggunakan BBG yang sumbernya melimpah digadang-gadang bisa menjadi jalan keluar dari defisit neraca dagang RI yang kian membesar akibat impor minyak.

Namun sayangnya, program tersebut bisa dikatakan tak berhasil. Kini hanya segelintir kendaraan seperti bajaj yang masih menggunakan BBG ini. Meski awalnya kendaraan publik seperti Bus Transjakarta juga direncanakan menggunakan BBG, namun nyatanya bis tersebut juga kembali menggunakan BBM.

Setelah BBG mandek, kini pemerintah malah mau loncat ke mobil listrik. Pemerintah hari ini, Kamis (17/12/2020) baru saja menggelar 'Public Launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)'.

Lalu, apakah penggunaan kendaraan listrik yang tengah didorong pemerintah ini tidak akan berakhir seperti program BBG?

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, mengenai kegagalan program BBG, perlu diambil hikmahnya. Dia mengatakan, pada program kendaraan listrik ini banyak pihak yang terlibat, termasuk di antara institusi di pemerintah pusat menurutnya turut saling mendukung program ini.

Hal ini menurutnya seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

"Intinya percepatan ini bisa dilakukan kalau masing-masing mendukung bentuk komitmen tadi. Kalau bersama, pasti bisa. Ujung-ujungnya komunikasi di antara kita," ungkapnya saat konferensi pers acara 'Public Launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)' secara daring, Kamis (17/12/2020).

Rida optimis, jika dikerjakan bersama-sama, maka program ini akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pertemuan perlu dilakukan secara rutin agar ada mekanisme evaluasi dan perbaikan.

"Tujuan launching ini agar semakin banyak kendaraan bermotor berbasis baterai, ujungnya adalah ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada BBM dan memanfaatkan sumber energi di dalam negeri dan juga tujuan lain lingkungan yang lebih bersih," jelasnya.

Lebih lanjut Rida mengatakan, transportasi darat berkontribusi pada polusi udara, sehingga dia mengajak agar semua pihak sama-sama saling menyukseskan program kendaraan listrik ini.

Baca: Bye BBM! Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Meluncur

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel minyak per hari (bph). Kebutuhan BBM tersebut sebagian besar dipasok dari impor. Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan pada BBM impor akan terus meningkat.

"Oleh karena itu, diperlukan penggunaan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan dan gas yang digunakan untuk pembangkit listrik sebagai penyedia listrik bagi KBLBB, sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional," paparnya.

Pada 2030, berdasarkan skenario awal grand design energi, diproyeksikan terjadi penghematan devisa akibat pengurangan impor BBM setara 77 ribu barel per hari (bph) yang dapat menghemat devisa sekitar US$ 1,8 miliar dan menurunkan CO2 sebesar 11,1 juta ton CO2-e.

Untuk mencapai kondisi tersebut, jumlah kendaraan listrik tahun 2030 ditargetkan sekitar 2 juta unit untuk mobil dan 13 juta unit untuk kendaraan motor.

Dan dari acara public launching ini, telah diperoleh komitmen dari para peserta dan pelaku usaha terkait penyediaan KBLBB tahun 2025 sekitar 19 ribu unit kendaraan roda-4 dan 750 ribu unit kendaraan roda-2 (data hingga 16 Desember 2020) yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 283 ribu ton CO2-e.

Sementara untuk program BBG, pemerintah juga berencana menggalakkan kembali BBG. Terlebih, ketika Indonesia diperkirakan akan kelebihan pasokan gas alam cair (LNG) sampai 2030 mendatang.

Baca: Kurangi Impor BBM, RI Targetkan 2 Juta Mobil Listrik di 2030

Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Migas Nanang Untung. Namun demikian, dia mengakui, meningkatkan konsumsi gas di sektor transportasi di Tanah Air bukanlah perkara mudah.

"Kami coba beberapa kali dan saat ini tidak ada cukup dorongan. Sekarang akan kondisikan untuk launch (meluncurkan) BBG. Ini demi kepentingan nasional di mana kita ada akses yang dulu sulit didapatkan," tuturnya pada acara "2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas" secara virtual, Kamis (03/12/2020).

Dengan mendorong konsumsi gas di sektor transportasi, maka menurutnya ini akan berdampak pada pengurangan impor BBM. Selain itu, penggunaan gas bisa menekan polusi udara dan menekan subsidi.

"Pasar besar ada 11,3 juta bus dan truk, 17 juta mobil, dan 31 ribuan kapal," ungkapnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kini Indonesia mengekspor gas sekitar 40%, sementara sekitar 400 ribuan barel per hari (bph) bahan bakar minyak (BBM) masih diimpor.

Baca: Seolah Mati Suri, Kini Bahan Bakar Gas Bakal Digalakkan Lagi

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kemenko Marves: Kendaraan Dinas 3 Daerah Bakal Diganti KLBB