Menkes Terawan Agus Putranto menjelaskan, pemerintah telah menetapkan 6 jenis vaksin Covid-19 untuk bisa dapat digunakan di Indonesia. Keenam vaksin tersebut diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, dan China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm).
Selanjutnya, vaksincovid-19 buatanModerna, Pfizer Inc andBioNtech, sertaSinovacBiotech. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan VaksinasiCovid-19.
Berikut rincian status pengadaan 6 vaksin yang dipesan oleh pemerintah Indonesia:
- Sinovac
Dengan jumlah dosis 1,2 juta yang sudah tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 lalu. Masih ada 1,8 juta dosis yang rencananya akan dikirim ke Indonesia pada Januari 2021 mendatang. Kemudian, pemerintah Indonesia juga sudah melakukan pemesanan sebanyak 122,5 juta dosis yang kemungkinan akan tiba di Indonesia bertahap dan baru akan selesai pada Januari 2022.
- Novavax
Jumlah vaksin yang dipesan oleh pemerintah Indonesia sebanyak 30 juta dosis, dengan estimasi kedatangan di Indonesia pada Kuartal II-2021 hingga Kuartal IV-2021. Namun ini belum ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.
- Pfizer dan Astra Zeneca
Indonesia berencana untuk memesan 50 juta dosis, yang saat ini masih dilakukan negosiasi.
- Covax atau Gavi
Pemerintah Indonesia berencana untuk memesan 16 juta dosis. Saat ini pemesanannya sudah dikirim pada 7 Desember 2020 lalu.
Halaman 3>>
Pemerintah mengatakan, Indonesia harus menyediakan 246 juta dosis vaksin untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Saat ini, pemerintah memastikan sudah melakukan pemesanan 155 juta dosis vaksin.
Wakil Menteri BUMN sekaligus, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, dari total 246 juta dosis yang dibutuhkan, BUMN diberikan mandat untuk melakukan program vaksinasi untuk 75 juta populasi dengan kebutuhan vaksin 150 juta dosis.
BUMN juga diberikan tugas pengadaan vaksin, dan Budi mengatakan sampai saat ini pemerintah sudah melakukan pemesanan vaksin sebanyak 155 juta dosis, dengan adanya potensi tambahan 116 juta dosis.
Dalam paparan yang dipresentasikan, pengadaan atas 155 juta dosis vaksin telah dipesan kepada Sinovax dan Novavax. Kemudian 116 juta dosis sisanya saat ini masih dalam proses negosiasi, termasuk dari Gavi/COVAX.
Dengan demikian, pemerintah memastikan akan ada 271 juta dosis yang akan tersedia di Indonesia.
"Sampai sekarang, jumlah yang sudah firm order dari vaksin ada 155 juta dari kebutuhan 246 juta dosis, dan kami memiliki potensi pengadaan 116 juta (dosis) tambahan," jelas Budi saat melakukan rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (10/12/2020).
"Sehingga totalnya firm order dan potensi yang sudah kami persiapkan untuk tahun depan sudah ada 271 juta dosis vaksin, ini sedikit di atas 246 juta dosis vaksin yang dibutuhkan," kata Budi melanjutkan.
Budi memastikan, 271 juta dosis vaksin yang direncanakan dipesan oleh pemerintah sudah dipastikan vaksin tersebut merupakan vaksin yang sudah direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan beberapa sudah dalam tahap masuk uji klinis 3.
Halaman 4>>
Dari jumlah total kurang lebih 270 juta populasi di Indonesia, vaksinasi Covid-19 hanya akan menyasar kepada 107 juta jiwa.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan, program vaksinasi Covid-19 menyasar 107 juta penduduk Indonesia, karena sesuai uji klinis dan target 107 juta populasi tersebut mewakili 67% total penduduk tanah air yang berusia 18-59 tahun.
Pemerintah menargetkan agar 70% vaksin Covid-19 bisa dibeli secara mandiri oleh 75 juta masyarakat. Sementara 30% sisanya diperuntukan bagi 32 juta masyarakat yang mendapatkan subsidi.
Proses pendataan, kata Terawan terintegrasi dengan sistem satu data informasi vaksinasi Covid-19 yang ada di bawah tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Program vaksinasi covid-19 sebanyak 107 juta orang, dimana 75 juta orang skema mandiri dan 32 juta orang skema program," ujar Terawan dalam rapat bersama Komisi IX, Kamis (10/12/2020).
Untuk skema program, Kementerian Kesehatan akan memimpin langsung dan akan mendistribusikannya melalui dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Target penerima vaksin program ini meliputi tenaga kesehatan, pelayan publik esensial, masyarakat kurang mampu, dan masyarakat rentan.
Sementara itu, program vaksin mandiri diselenggarakan melalui Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, melalui distributor ke fasilitas pelayan kesehatan BUMN dan swasta. Target penerima vaksin mandiri adalah masyarakat peserta BPJS Kesehatan, non BPJS Kesehatan, pengguna asuransi kesehatan lainnya, dan kalangan pribadi.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan vaksin covid-19 di Indonesia mencapai 246,51 juta dosis. Detailnya, sebanyak 73,96 juta dosis untuk skema program dan 172 juta dosis untuk skema mandiri. Menurutnya, takaran tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN I sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin memprediksi program vaksinasi mandiri bisa dilakukan selama 5 bulan-6 bulan.
Perhitungan tersebut dengan asumsi sebanyak 6.700 rumah sakit (RS) dan klinik BUMN maupun swasta siap melakukan vaksin. Selanjutnya, setiap RS diasumsikan bisa melakukan vaksinasi kepada 300 orang per hari, sedangkan klinik sebanyak 100 orang per hari.
Halaman 5>>
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan alasan pemerintah hanya memberikan vaksinasi corona atau Covid-19 kepada mereka yang berusia 18-59 tahun, karena uji klinis baru dilakukan pada penduduk usia tersebut.
"Kami jelaskan kenapa diambil umur 18-59 tahun, karena di dunia, yang dilakukan untuk uji klinis 3 pada range (kisaran) umur sekian, belum dilakukan uji klinis untuk range yang di atas itu, atau di bawah itu," ujarnya, dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Kamis (10/12/2020).
Terawan pun mengakui dirinya masih gambling terkait perkembangan vaksin corona saat ini. Mengingat belum ada satupun vaksin Covid-19 di dunia yang mendapatkan izin edar. Yang ada baru sekedar izin darurat penggunaan vaksin atau emergency use authorization (EUA).
Terawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti terus perkembangan vaksin corona di dunia. Namun, pemerintah akan tetap memprioritaskan keselamatan dan keamanan dalam pemilihan vaksin covid-19.
"Selama belum ada yang fix (pasti), belum punya izin edar, ya kami meraba-raba, semua meraba-raba karena izin edar belum ada, yang ada baru EUA, itu pun baru satu dari Inggris. Kesepakatan kami semua adalah keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama," ujarnya.
Halaman 6>>>
Wakil Menteri BUMN I sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada 10 ribu lebih rumah sakit dan klinik BUMN dan swasta yang bisa melakukan suntik vaksinasi.
Kendati demikian, berdasarkan perhitungannya, hanya ada 6.700 rumah sakit yang siap untuk melakukan penyuntikan vaksin.
"Kami sudah mendata bahwa ada 10.914 titik yang bisa kami kerja samakan untuk program vaksin ini. Kami lakukan first assessment terhadap kesiapannya, assesment kasarnya 6.782 sudah ready," ujar Budi dalam rapat kerja bersama komisi IX DPR, Kamis (10/12/2020).
Dari perhitungannya, sejumlah rumah sakit dan klinik itu bisa melakukan vaksinasi mandiri sebanyak 16 juta orang per bulan. Asumsinya, setiap rumah sakit mampu melakukan vaksinasi ke 300 orang dan setiap klinik bisa melakukan vaksinasi 100 orang per hari.
Dengan asumsinya itu, target 75 juta vaksin mandiri yang ada di bawah tanggung jawab BUMN, bisa dicapai paling lambat 6 bulan.
"Maka untuk memenuhi target 75 juta orang bisa 5-6 bulan. Tapi ini masih first assessment," ujar Budi.
Halaman 7>>>
Pemerintah memastikan telah memasan 155,5 juta vaksin corona atau Covid-19 dari berbagai produsen di dunia. Ratusan vaksin yang dipesan oleh pemerintah tersebut belum mengantongi emergency use authorization (EUA) di negara vaksin tersebut diproduksi.
Wakil Ketua Menteri BUMN, yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemesanan yang dilakukan oleh Indonesia, karena negara lainnya juga sudah memesan dengan jumlah yang banyak. Artinya, Indonesia tidak ingin kehabisan vaksin Covid-19.
Pasalnya, kapasitas produksi vaksin di dunia per tahun hanya sekitar 6,4 miliar dosis. Jumlah tersebut tidak hanya produksi vaksin virus corona, tapu juga vaksin eksisting yang sudah ada seperti vaksin polio, TBC, dan sebagainya.
Sementara, kebutuhan vaksin Covid-19 untuk menciptakan herd immunity, harus dilakukan vaksinasi kepada 5,5 miliar orang atau sebanyak 11 miliar dosis vaksin. Dengan demikian ada gap atau selisih antara kebutuhan dan kapasitas produksinya.
"Sehingga memang diantisipasi akan terjadi kapasitas produksi yang sangat kecil untuk 11 miliar dosis vaksin Covid-19 kalau ingin penduduk dunia herd immunity," jelas Budi saat saat melakukan rapat bersama dengan Komisi IX DPR, Kamis (10/12/2020).
Di lain pihak, banyak negara maju yang sudah terlebih dulu memesan vaksin covid-19 tersebut. Per 24 November 2020 sudah terdapat 15 negara maju memesan virus corona sebanyak 4,12 miliar dosis. Jumlah ini tidak sebanding dengan kapasitas produksi tahunan vaksin dunia.
"Itu sebabnya kenapa waktu kami diminta mencari vaksin ini, kami merasa memang ada risiko yang kami ambil duluan untuk memastikan agar jangan sampai kita akan dapatnya 1,5 tahun atau 2 tahun lagi," kata Budi.
Halaman 8>>>
Pemerintah mengatakan minggu ini berencana untuk melakukan pemesanan vaksin Covid-19 kepada Moderna.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin saat melakukan rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (10/12/2020).
"Moderna (vaksin Covid-19) Insya Allah minggu ini kamu juga akan hubungi mereka," ujarnya.
Perusahaan vaksin Covid-19 asal Amerika Serikat tersebut, diketahui merupakan salah satu vaksin Covid-19 yang cukup signifikan.
Di Amerika Sendiri, Moderna merupakan salah satu vaksin Covid-19 yang sudah menuntaskan uji klinis tahap akhir. Menurut data final, vaksin Moderna efektif 94,1% mencegah infeksi Covid-19 dan 100% efektif mencegah kasus penyakit yang parah. Data ini diperoleh dari uji coba pada 30.000 relawan.
Halaman 9>>>
Pemerintah menganggarkan Rp 17 triliun untuk program vaksinasi pada 2021. Jumlah tersebut lebih besar dari anggaran program vaksin tahun ini yang sebesar Rp 637,3 miliar.
Terawan menjelaskan untuk tahun ini dana program vaksin diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Ia menuturkan dana tersebut telah digunakan untuk membayar 3 juta dosis vaksin Sinovac.
"Program vaksin 2021, dianggarkan melalui anggaran tambahan Rp17 triliun," ucapnya dalam rapat bersama Komisi IX, Kamis (10/12).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan anggaran Rp60,5 triliun untuk pengadaan dan distribusi vaksin corona. Anggaran ini merupakan lanjutan dari pengadaan vaksin Sinovac sebelumnya.
"Total anggaran kesehatan mencapai Rp 169,7 triliun (untuk 2021), di mana untuk pengadaan vaksin dan penanganan covid-19 sebesar Rp60,5 triliun," jelas Sri Mulyani saat melakukan konferensi pers virtual terkait kedatangan vaksin covid-19.
