Alasan Gus Dur Hapus Kemensos, 'Tikus Sudah Kuasai Lumbung'

Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia

06 December 2020 19:40

Jakarta, CNBC Indonesia - Penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada Minggu dini hari (6/12/2020) mengingatkan publik pada kebijakan mantan Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Saat berkuasa, Presiden Gus Dur sempat membubarkan lembaga ini pada November 1999 silam.

Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Metro TV, Andy F Noya melontarkan pertanyaan kepada Gus Dur, mengapa ia membubarkan dua lembaga negara, yakni, Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Kala itu, keputusan Gus Dur memunculkan perdebatan.

Menurut Gus Dur, alasan pembubaran itu karena Departemen Sosial identik dengan lembaga yang sarat akan praktik korupsi.

"Persisnya itu, karena departemen itu mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean, sampai hari ini," kata Gus Dur, dalam wawancara di program Kick Andy edisi 31 Desember 2009.

Baca:

KPK Tahan Mensos Juliari, Ini Penampakan Pakai Rompi Oranye

Andy Noya masih tak puas dengan jawaban Gusdur dan kembali melontarkan pertanyaan. Kali ini, dia mengibaratkan sebuah perumpaan tikus dan lumbung.

"Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya?" ujarnya.

"Oh memang," jawab singkat Gus Dur.

"Kenapa anda bakar (lumbungnya)?" tanya Andy lagi.

"Karena tikusnya sudah menguasai lumbung," jawab Gus Dur, diiringi tawa.

Sayangnya, pembubaran departemen tersebut hanya sebentar saja. Keputusan ini menyebabkan takhta Gusdur di Istana tak berlangsung lama, hanya 20 bulan saja.

Ia kemudian dimakzulkan oleh parlemen melalui sidang istimewa MPR RI pada 23 Juli 2001 lalu. Megawati Soekarnoputri, presiden Indonesia kelima yang ditunjuk menganntikannya, kembali membentuk lagi lembaga ini.

Sebagai informasi saja, Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditetapkan komisi antirasuah sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu dini hari.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial terkait sembako untuk penanganan Covid-19.