Jokowi Murka! "Sejak Awal Saya Ingatkan, Jangan Korupsi"

Jakarta, CNBC Indonesia - Belum sampai dua pekan, sudah dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang dicocok Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terbaru, adalah Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditetapkan komisi antirasuah sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu dini hari. Ia diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial terkait sembako untuk penanganan Covid-19.

Sebelumnya, KPK juga menetapkan Edhy Prabowo, eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama 6 tersangka lainnya dalam kasus suap perizinan eskpor benih lobster pada 26 November lalu.

Baca: Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Menteri Sosial Sementara

Presiden Joko Widodo angkat suara mengenai bawahannya yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Kepala negara akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan ia memastikan tidak akan melindungi pejabat yang melakukan tindakan korupsi.

"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semua percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Presiden Jokowi, Minggu (6/12/2020).

Presiden juga sebelumnya sudah mengingatkan kepada jajaran kabinet agar tidak melakukan tindakan korupsi. Pesan senada juga Jokowi sampaikan baik kepada gubernur, bupati, walikota dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APDB Kabupaten/Kota, ABPD Provinsi, dan APBN, karena itu adalah uang rakyat.

"Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi, sejak awal. Dan juga terus menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," tutur Presiden.

Berikut ini pernyataan lengkap Jokowi:

Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi sejak awal, sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadi korupsi.

Saya berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara baik itu menteri, gubernur, bupati wali kota dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat, apalagi ini bansos dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat.

Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semua percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk sementara, saya akan menunjuk menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos.

Baca: Mensos Kena KPK, Ini Warning Jokowi soal Korupsi Dana Bansos

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Reshuffle Kabinet jadi Perhatian, Ini Kata Pelaku Pasar