Trump Makin Menggila, Ini 4 'Neraka Terakhir' Buat China

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump boleh saja kalah di Pemilu Presiden (Pilpres) 3 November lalu dari Joe Biden. Namun hal itu tak menghentikannya menjegal China.

Pekan ini empat aturan sekaligus dibuat untuk 'menghukum' negeri Xi Jinping. Bukan hanya sanksi ke pribadi tapi juga perdagangan hingga aset dan perusahaan China.

Baca: Awas Teluk 'Meleduk', Israel Siaga Kapal Perang Tercanggih

Rabu (2/12/2020), Trump membatasi visa perjalanan untuk anggota Partai Komunis China. Setelahnya ia melarang impor kapas dari perusahaan China, yang dituduhnya menerapkan kerja paksa ke warga etnis minoritas, Muslim Uighur di Xinjiang.

Kamis (3/12/2020), UU yang bisa mendepak emiten China dari Wall Street, karena masalah transparansi pemilik, juga disahkan DPR dan Senat. Aturan tersebut kini di meja Trump untuk segera ditandatangani sehingga menjadi resmi.

Baca: Foto Hot Bocor, Selir Raja Thailand Sineenat Mau Digulingkan

UU tersebut bernama "The Holding Foreign Companies Accountable Act". Mengutip DPR AS, sebanyak 217 perusahaan China terdaftar di bursa saham Wall Street pada awal Oktober, senilai total US$ 2,2 triliun berdasarkan harga saham.

Bukan hanya itu, Trump juga resmi memasukkan pembuat chip China Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) dan China National Offshore Oil Corp (CNOOC) ke daftar hitam perusahaan. Bersama dua perusahaan lain, China Construction Technology Co Ltd dan China International Engineering Consulting Corp, perusahaan ini dianggap 'kaki tangan' militer China.

Mengutip Reuters, ini membuat total perusahaan yang masuk daftar hitam AS menjadi 35. Dampaknya investor AS 'haram' masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut mulai akhir tahun 2021.

Langkah Trump ini kemungkinan akan membebani hubungan yang sudah makin goyang antara dua negara. Sebelumnya bukan hanya perang dagang, AS-China di masa mantan pengusaha ini juga bersaing secara geopolitik termasuk saling tuding asal corona.

"Tindakan Trump akan mengalahkan Biden," kata Shi Yinhong, Direktur Pusat Studi Amerika Serikat di Universitas Renmin China sebagaimana ditulis Bloomberg.

"Ini adalah eskalasi yang konstan. Titik awal negosiasi terus meningkat. Tidak mungkin bagi pihak AS untuk kembali ke waktu sebelum memisahkan diri (era Trump)."

Sementara itu, kedutaan besar AS menyatakan Partai Komunis China telah bekerja aktif untuk menyebar propaganda, memaksakan ekonomi dan sejumlah kegiatan 'jahat' lainnya.

"Selama beberapa dekade kami mengizinkan Partai Komunis China ke akses bebas dan tidak terbatas ke institusi dan bisnis AS sementara hak istimewa yang sama ini tidak pernah diberikan secara bebas kepada warga AS di China," tegas pernyataan itu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying, mengatakan belum mengetahui sebagian sanksi. Namun ia meminta AS rasional dan tak mengedepankan kebencian dalam bertindak ke negeri itu.

"Tujuan mereka (AS) adalah untuk membatasi, menindas pihak dan perusahaan China dan mengekang pembangunan China," ujarnya dikutip dari AFP.

(sef/sef) Next Article Duh, Donald Trump Diancam Diculik & Dibunuh