
Cerita Pilu Pekerja Menanti Subsidi Gaji yang Tak Cair-Cair!

Jakarta, CNBC Indonesia - Tiga bulan lebih usai Pemerintah melakukan peluncuran program bantuan subsidi upah (BSU), hingga kini masih banyak pegawai yang belum juga mendapatkan bantuan. Para pekerja pun menunggu kelanjutan dari bantuan tersebut.
Salah satunya pekerja asal Purwakarta, Jawa Barat bernama Henri Krisnamurti. Ia berprofesi sebagai montir di Bengkel Mega Utama selama lebih dari 15 tahun. Henri juga masuk ke dalam kriteria yang ditetapkan, yakni bergaji di bawah Rp 5 juta dan sudah menjadi peserta BP Jamsostek sejak 2008.
"Iuran tidak pernah terlambat dan jumlah karyawan yang diikutsertakan hanya 3 orang. Dengan rincian 2 orang montir + 1 orang sopir. 2 orang rekan saya menggunakan rekening BRI dan sudah cair BSU sejak tahap 1 bulan Oktober. Sementara hanya saya sendiri yang sampai saat ini belum menerima apapun," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (2/12/2020).
Henri bukan tanpa usaha untuk memperjuangkan haknya. Ia sudah berulang kali menanyakan kelanjutan BSU tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun, ia hanya mendapat pemberitahuan bahwa pengiriman/penyaluran BSU nya menjadi tanggungjawab dan wewenang Kemnaker.
"Dan saya telah berulangkali konfirmasi data baik ke tempt kerja saya dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Purwakarta dan telah dinyatakan benar atau tidak ada kesalahan data," sebutnya.
Dalam screenshot aplikasi Sisnaker yang diberikan kepada CNBC Indonesia, tertera dengan jelas bahwa dirinya sudah diusulkan sebagai penerima bantuan.
"Saya bingung. Berbagai cara pengaduan sudah saya coba namun tidak ada respons. Rekan-rekan yang sudah terima ya biasa-biasa saja. Tidak sepanik saya sekarang," jelasnya.
Hal tidak jauh berbeda terjadi di daerah lain seperti ujung utara Indonesia, yakni Nunukan Kalimantan Utara. Seorang pegawai yang bekerja selama 10 tahun sebagai supir di salah satu perusahaan sawit, Muhammad Junaidi belum juga mendapatkan BSU.
"Di dalam tempat kerja udah dapat semua. Yang kemarin belum kerja setahun Sudah dapat tapi yang lama belum dapat," sebutnya.
Ia sudah mencoba untuk menghubungi pihak BPJS Ketenagakerjaan. Namun ia mendapat info bahwa dirinya tidak lolos tahap validasi. Sayangnya, Ia tidak mendapat alasan yang jelas mengenai hal tersebut. Di sisi lain, perusahaan seperti tidak ingin tahu dengan meminta pegawai untuk menunggu.
"Disuruh tunggu-tunggu, katanya nggak lolos dari BPJS Ketenagakerjaan tapi apa alasannya? Saya juga perlu tahu alasannya kenapa. Tapi dari perusahaan tunggu-tunggu aja, tapi nggak ada konfirmasi alasannya, karena sudah terdaftar semua di BPJS," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Manajemen Pelaksanaan Kartu Prakerja atau PMO. Kekecewaan ini disebabkan karena para pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak lulus program Kartu Prakerja.
Ida menjelaskan, setidaknya ada 2,1 juta pekerja yang di-PHK pada masa pandemi Covid-19 ini. Para pekerja ini seharusnya mendapatkan jalur khusus untuk mengikuti Program Kartu Prakerja, tapi ternyata tidak.
"Kami memang sangat menyayangkan keputusan dari PMO (Project Management Office), dari data pekerja yang terdampak sebanyak 2,1 juta dan diperintahkan oleh Bapak Presiden langsung, dan mendapatkan karpet merah seharusnya ternyata hanya sebagian kecil yang diterima," ujar Ida dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu 925/11/2020).
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini Dia, Mereka yang Dapat Gaji Tambahan Jokowi Rp 600 Ribu