
Naga-Naganya Libur Akhir Tahun Batal, Pengusaha Komentar Gini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sedang mempertimbangkan bakal menghapus libur panjang pada akhir tahun nanti demi menurunkan angka positif Covid-19. Namun, pertimbangan itu mendapat reaksi kecewa dari kalangan pelaku usaha perhotelan.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai untuk menurunkan angka kasus positif Covid-19, maka seharusnya pemerintah bukan melarang liburnya, melainkan pengawasan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
"Sekarang permasalahannya perilaku masyarakat setiap ada pergerakan. Harusnya pemerintah melakukan review, trial, exercise setiap momen liburan, di mana setiap pergerakan terjadi, dari satu ke satu destinasi lain sama protokolnya, berjalan. Berarti bukan lari dari kenyataan untuk menghilangkan liburnya, tapi mengawasi pengawasan di lapangan, kok ini jadi naik," katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (26/11).
Ia menilai seharusnya pemerintah bisa fokus dalam menerapkan skema new normal yang sudah berjalan sejak bulan Juni lalu, di mana perlu ada pengawasan dalam setiap aktivitas masyarakat. Pasalnya, sosialisasi dinilai tidak cukup untuk membuat masyarakat merasa patuh. Perlu ada pengawasan dan sanksi ketat yang jelas.
"Kenyataan di lapangan kan dilepas, iya kan? Kita lihat dimana-mana nggak terkontrol. Berarti belum mampu melakukan pengawasan, akhirnya diambil keputusan melarang dan melarang. Sementara nanti ada korban lagi tenaga kerjanya," sebut Maulana.
"Dengan pandemi ini udah pengurangan seperti PHK, contoh hotel dengan okupansi hotel rendah. Biasa kita ambil koefisien 0,7/room/worker, sekarang 0,3. Artinya separuh lebih karyawan yang ada udah di-cut, yang dikerjakan karyawan serba bisa dan sekarang sibuk re-skill kemampuan. Yang nggak bisa multi task nggak terpakaiĀ lagi," lanjutnya.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Libur Akhir Tahun Batal, Ini Skenario Cuti Bersama Terbaru!