Jakarta, CNBC Indonesia - Keberadaan China di Laut China Selatan (LCS) membuat sejumlah pengamat percaya, negeri Xi Jinping bisa saja mengambil langkah menutup perairan yang kaya tersebut.
Meski terdengar tidak mungkin, menurut beberapa studi, China mampu melakukan hal ini untuk mempertegas klaimnya di LCS melalui "sembilan garis imajiner putus-putus".
Dikutip dari opini yang dimuat The Maritime Executive, Greg Earl seorang ahli kawasan Asia-Australia menyebut China bisa mengambil langkah itu untuk memberikan tekanan baru bagi negara-negara lain. Seperti Taiwan, Singapura, dan Vietnam.
Negara itu tidak mengakui klaim China. Padahal ekspor mereka sangat bergantung pada jalur pelayaran laut kaya hasil alam itu.
Pengamat lain, Kerem Cosar dan Benjamin Thomas dari University of Virginia sebagaimana ditulis Financial Times yang dilansir dari U-Trading, juga menyebut risiko perdagangan sangat jelas di LCS.
"Apa yang akan terjadi jika peristiwa geopolitik menghentikan perdagangan laut timur-barat melalui LCS dan berbagai selat Indonesia, dan memaksa kapal-kapal untuk mengalihkan Australia selatan? Jawabannya adalah kejutan yang besar namun beragam," katanya.
Berikut fakta-faktanya soal China di LCS:
Hal 2>>>
1. Latihan Militer
China baru-baru ini mengadakan latihan militer besar-besaran di lautan itu. Armada maritim selatan yang berpusat di Provinsi Guangdong itu meluncurkan armada laut ke LCS dari tanggal 16 November hingga 20 November.
Pengamat menilai aksi itu dilakukan militer Beijing dalam menghadapi intervensi Amerika Serikat (AS) yang makin meruncing mengenai LCS dan Taiwan. Sebelumnya disebutkan bahwa presiden terpilih AS Joe Biden akan mengangkat Michele Flournoy sebagai punggawa menteri pertahanannya.
AS juga diwilayah ini kerap melakukan latihan militer tandingan. Di saat bersamaan dengan China melakukan latihan militer, AS disebut mengirimkan bomber ke wilayah perairan dengan Taiwan.
2. UU Maritim Baru
Pemerintah China telah menetapkan undang-undang baru mengenai penjaga keamanan maritim negara itu. Undang-undang itu disebut akan membantu penjaga pantai China untuk lebih memenuhi tugas dan kewajiban mereka di bawah perjanjian internasional dan menjaga ketertiban maritim yang baik.
Dilansir dari PLA Daily, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menjelaskan bahwa aturan terbaru itu akan mengklarifikasi fungsi, otoritas, sarana, pasokan dan pengawasan badan penjaga pantai, serta untuk memastikan penjaga pantai memiliki aturan yang harus diikuti saat melindungi hak dan dalam menegakkan hukum melalui kerja sama luar negeri.
Munculnya undang-undang baru ini menuai kekhawatiran besar global mengenai klaim China atas sembilan garis imajiner diatas Laut China Selatan. Undang-undang ini diprediksi bisa menguatkan posisi penjaga pantai China untuk mengusir segala aktivitas yang dilakukan oleh kapal atau orang asing yang masuk kedalam wilayah yang sedang disengketakan itu. Namun, Beijing membantah tuduhan ini dan pihaknya menyatakan siap untuk berdialog dengan kaidah hukum internasional.
Hal ini tentunya menutup pintu beberapa claimant state untuk melaksanakan aktivitas maritim seperti perikanan dan eksplorasi migas di wilayah itu.
3. Kerugian China yang kecil bila LCS ditutup?
Meski 40% ekspor negeri tirai bambu melalui LCS, namun penutupan jalur Lautan tersebut hanya berdampak sangat kecil kepada PDB China keseluruhan.
Carl Earl, seorang ahli Asia-Australia menyatakan bahwa "Taiwan menjadi yang paling rugi, dengan penurunan PDB sebesar 33%, diikuti oleh Singapura dengan kerugian 22%, dan Vietnam sebesar 13%. Sementara China hanya merasakan penurunan 0,7% saja".
Hal ini dikarenakan kebutuhan domestik China yang sangat besar sehingga menutup kerugian bila LCS ditutup. Lagipula bagi Beijing LCS adalah bentuk harga diri dan kedaulatan, jadi kerugian kecilpun diprediksi tidak akan dipertimbangkan serius dalam menutup lautan ini.
Sementara bagi claimant state lain, hal ini diprediksi menimbulkan kesengsaraan dengan ekonomi yang merosot tajam.
Dari fakta-fakta itu, China memiliki kemampuan untuk menekan claimant state secara ekonomi dengan menutup LCS yang akhirnya diharapkna negara-negara tersebut tunduk atas klaim sepihak Beijing.
