Klaster Petamburan & Mega Mendung, Kok Tracing Dihalangi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Koordinasi Satgas Covid-19 bersama para pemangku kepentingan mengungkapkan temuan di lapangan bahwa ada upaya menghalang-halangi petugas melakukan tracking (pelacakan) dan tracing (penelusuran) pada klaster-klaster khusus termasuk klaster Petamburan (Jakarta Barat) dan Mega Mendung.

Klaster Petamburan, Jakarta Barat, bermula dari penjemputan Habib Rizieq Shihab (HRS) pada Selasa (10/11), sementara acara HRS di Mega Mendung, Bogor, terjadi pada Jumat (13/11). Dua acara imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu memantik kerumunan massal.

Dalam kesempatan rapat itu, para peserta menyampaikan data-data terkini terkait perkembangan terakhir Covid-19 di wilayah tugas masing-masing daerah, maupun secara khusus yang terjadi di klaster-klaster khusus.

Laporan peserta rapat menyebutkan, baik yang di Petamburan maupun di Mega Mendung, petugas kesehatan masih kesulitan untuk melakukan pelacakan.

Foto: Habib Rizieq Shihab Saat Menyapa Pendukungnya di Kawasan Slipi (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki) Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab saat di keluar Tol Grogol-Slipi, Jakarta, Selasa (10/11). Pantauan CNBC Indonesia Pentolan FPI itu terlihat menggunakan mobil Pajero Dengan No polis B 1 FPI. Ia juga melambaikan tangan ke warga yang menanti kedatangannya. Pantauan lalu lintas terlihat macet saat HRS tiba di kawasan keluar tol Slipi. Rombongan Habib Rizieq langsung menuju Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

"Mereka dihalang-halangi ketika hendak masuk melakukan tracing dan tracking," tulis hasil rapat koordinasi Satgas Covid-19, dalam keterangan resmi dikutip CNBC Indonesia, Minggu (22/11/2020).

Sebab itu, diharapkan ke depan, Satgas Covid-19 Pusat, tidak saja memberi tambahan fasilitas swab tetapi juga dukungan agar bisa masuk ke kluster kluster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan.

Para stakeholders yang hadir dalam rapat itu di antaranya Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, unsur satgas di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dan Banten, serta Kepala Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Jakarta.

Adapun pembahasan rapat koordinasi tersebut yakni fokus pada upaya tracing, tracking dan treatment atas sejumlah titik kerumunan. Beberapa di antaranya kerumunan demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pascaliburan panjang, penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta, kerumunan di Tebet, Mega Mendung dan Petamburan baru-baru ini.

Soal kesulitan ini, Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, menyadari benar kesulitan yang dihadapi di lapangan.

Dia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras para petugas di lapangan.

Doni mengemukakan, dibutuhkan kerelaan hati dari masyarakat untuk melakukan swab, utamanya bagi yang pernah mengikuti kerumunan termasuk selama liburan panjang, demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Tes swab di Puskesmas, tidak dipungut biaya," tegasnya.

Doni pun berharap dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW.

"Sampaikan bahwa kami akan melakukan test massal, dimulai dari keluarga inti yang positif. Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis," papar Doni.

Pihaknya juga mengimbau para kepala daerah, termasuk semua gubernur agar mengantisipasi terjadinya kerumunan akibat kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan yang mungkin bakal digelar di daerahnya.

"Cegah dan tangkal sejak dini, jangan sampai kegiatan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan terjadi," kata Doni.

Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, Doni juga menyerukan agar bisa menjadi teladan penerapan protokol kesehatan, dalam #pakaimasker, #jagajarak, #cucitangan rutin.

"Covid-19 ini nyata, bukan rekayasa. Korban sudah ribuan, termasuk para tenaga medis. Kita sudah delapan bulan bekerja keras mengendalikan penyebarannya. Tolong jangan mengecewakan hasil kerja keras kami selama ini," tandas Doni.

Dalam penegakan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan, sekali lagi Doni menekankan "prinsip nondiskriminasi".

Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

"Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu prinsip kami," tegas Doni.

Foto: Pernikahan Putri Habib Rizieq (Ari Saputra/Detikcom) Pernikahan Putri Habib Rizieq (Ari Saputra/Detikcom)

Petamburan

Lebih lanjut, Doni menegaskan kepada para aparat Satgas Covid-19 daerah untuk melanjutkan kerja keras menemukan kasus positif dan segera dilakukan karantina di tempat yang telah ditentukan bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) dan yang sudah bergejala.

Langkah tracking, tracing, dan testing (pengujian) ini penting dalam dalam mendeteksi sebaran kasus Covid-19 sehingga Indonesia bisa selamat dari Covid-19.

Dia juga meminta agar petugas bisa melakukan pendekatan secara persuasif, ajak masyarakat mau bekerjasama atas nama nilai-nilai kemanusiaan.

"Mulailah dengan tracing dari Lurah Petamburan. Selanjutnya tes massal dari keluarga inti semua yang positif," ujar Doni.

"Bagi yang positif, pemerintah menyediakan fasilitas isolasi mandiri. Jangan ragu untuk ikut test, dan jangan takut kalau positif," kata Doni yang juga Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.