Teken MoU dengan Pindad, BPH Migas Persenjatai Penyidik PNS

Karena itu, MoU ini terkait salah satunya sebagai tahap awal pembekalan/pengadaan senjata untuk 30 PPNS BPH Migas yang sudah dilantik Kemenkumham.

"PPNS sesuai peraturan Kapolri nomor 11 th 2017 pasal 3 dan 4, PPNS berhak dipersenjatai, sesuai ketentuan 1/3 dari jumlah PPNS," ujar Ifan. Lanjutnya, BPH Migas juga sudah mengajukan surat ke Kapolri dan Kabag Intelkam untuk mengajukan persetujuan perizinan.

MoU ini bukan hanya senjata, ke depan juga ingin memaksimalkan pemanfaatan teknologi PT Pindad. Kebutuhan BBM perhari 1,5 jt barel, sedangkan produksi kisaran 750 rb barel, sehingga ditutup dengan impor. Sementara, energi gas bumi inilah yang mesti dimaksimalkan untuk kepentingan dalam negeri.

Ada potensi alih energi pada PT KAI, PELNI ASDP yang meliputi kereta api, kapal-kapal dari BBM ke LNG, sehingga ISO Tank Pindad kedepan juga akan dimanfaatkan. Juga terkait pembangunan ruas pipa transmisi maupun distribusi, harapannya mengutamakan pipa-pipa produksi dalam negeri yang tentu produksi PT Pindad.

Dalam Nota Kesepahaman (MoU) nomor 009/MoU /Ka BPH /2020 tentang Pemanfaatan Sumber Daya dalam Rangka Mendukung Kegiatan Pemerintahan di Bidang Pengawasan Pendistribusian BBM dan Gas Bumi, yang ditandatangani langsung Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa dan Dirut PT Pindad Abraham Mose berlaku selama lima tahun.

Adapun ruang lingkup dari nota kesepakatan yang antara BPH Migas dengan ini meliputi ; dukungan penyediaan produk dan jasa Pindad guna mendukung kebutuhan BPH Migas baik untuk kebutuhan senjata api, tabung gas dan tempat pengisian bahan bakar mini serta produksi industri hilir minyak dan gas bumi atau Kerjasama lain.

Anggota DPRRI Komisi VII, Ridwan Hisjam dalam sambutannya menyampaikan kebanggaan terhadap Pindad, dan merasa menjadi tugasnya juga agar produk menjadi prioritas dan ke depannya menjadi perusahaan terkemuka.

Ridwan menambahkan, terkait kebutuhan tabung gas, Komisi VII menaikkan subsidi 500.000 KL, total menjadi 7,5 juta metrik ton. "Tabung gas tambahan untuk 500.000 metrik ton tahun 2021 harus dari Pindad, tidak dari yang lain, " ujar Ridwan Hisjam menegaskan komitmen Komisi VII yang diiyakan rekannya di Komisi VII Moreno Soeprapto.

Baca: Begini Kata Mantan Bos Pertamina Soal Meroketnya Impor LPG

Salah satu komitmen BUMN era reformasi, harus mengejar keuntungan sebesar-besarnya, karena akan kembali kepada rakyat. Selain mencari keuntungan, BUMN juga harus bisa menjadi penggerak roda ekonomi nasional. Termasuk di Malang Raya, Pindad harus menjadi penggerak. Pertamina wajib sinergis dengan Pindad.

Karena itulah APBN prioritas mesti lewat BUMN. Ridwan menambahkan, dirinya memiliki optimisme terkait MoU yang ditandatangani akan lebih mengoptimalkan kinerja BPH Migas, hasil gas dalam negeri untuk kepentingan prioritas dalam negeri, juga produksi dalam negeri dari Pindad untuk mendukung Infratruktur termasuk perpipaan dan lain-lain.

Sebab contohnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI (SKK Migas),sesungguhnya menggunakan anggaran negara, memang pakai sumber lain dulu, tetapi diganti oleh negara. "Apresiasi untuk pak M. Fanshurullah Asa sebagai pelopor, pembuka jalan untuk berbagai peluang ini," ujar Ridwan Hisjam, anggota DPR RI 5 periode.

Terkait senjata, imbuh Ridwan, memang untuk PPNS BPH Migas sangat diperlukan, termasuk untuk mengawal BBM satu harga yang pelaksanaan sering ada pengganggu yang sebelumnya banyak mendapatkan keuntungan sebelum adanya program ini, tentu secara prinsip untuk meminimalkan kebocoran dana subsidi yang masih terjadi.

Selanjutnya Anggota DPRRI Komisi VII, Moreno Soeprapto mantan pembalap mobil nasional menyatakan, menyambut baik MoU ini. " PPNS BPH Migas memang sepantasnya dipersenjatai, mengingat tugas dan tanggung jawabnya cukup berat di lapangan, sangat memungkinkan terjadi kontak dan secara Undang diperbolehkan sesuai peraturan Kapolri nomor 11 th 2017" tegas Moreno.

Menurut Moreno PPNS dilengkapi dengan senjata api sudah dilaksanakan dibeberapa kementerian dan Lembaga seperti di Direktorat Gakkum KLHK dan KKP. Penggunaan senjata ini bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk perlindungan diri sekaligus meningkatkan kepercaya diri ketika berhadapan dengan para mafia migas.

Lanjut Moreno, sebagai anggota fraksi Gerindra, akan menyampaikan kepada pak Prabowo sebagai Ketua, sekaligus sebagai Menhan, tentu MoU ini juga penting untuk memaksimalkan kinerja BPH Migas di sektor hilir, karena BPH Migas akan bisa lebih fokus dan percaya diri.

Bahwa ternyata Pindad juga fokus industri diluar persenjataan, maka sudah sepantasnya untuk menjadi prioritas penggunaan produknya, dengan kualitas baik dan harga yang sesuai. MoU ini juga bentuk kemitraan strategis yang tentu akan semakin menguatkan pemanfaatan produksi dalam negeri dalam hal ini Pindad, sedangkan untuk BPH Migas terlebih PPNS nya penting pengamanan secepatnya, tentu jenis persenjataan yang sesuai, dibawah kaliber untuk militer.

"Semoga MoU ini bisa terus berjalan sehingga bisa maksimal bermanfaat," pungkasnya .

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All