Begini Kata Mantan Bos Pertamina Soal Meroketnya Impor LPG

Rahajeng Kusumo, CNBC Indonesia

18 November 2020 17:15

Jakarta, CNBC Indonesia - Impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) terus meningkat, terutama sejak pemerintah melaksanakan program konversi minyak tanah ke LPG pada 2007 lalu.

Dalam sepuluh tahun terakhir, terhitung sejak 2009-2019, impor LPG Indonesia melesat 19,52% per tahunnya (Compounded Annual Growth Rate/ CAGR) dari 960 ribu ton pada 2009 menjadi 5,71 juta ton pada 2019, berdasarkan riset tim CNBC Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.16 tahun 2020, bahkan diperkirakan impor LPG pada 2024 semakin meningkat menjadi 10,01 juta ton dari 6,84 juta ton pada 2020 ini.

Apakah kondisi saat ini telah dibayangkan pada awal program konversi minyak tanah ke LPG?

Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada 2006-2009 Ari Soemarno menceritakan kilas balik tentang permintaan LPG dalam negeri. Dia menjelaskan, LPG mulai dikonsumsi oleh pelanggan rumah tangga di Tanah Air sejak 1970-an. Pada akhir 1980-an, produksi LPG bahkan telah mencapai 4 juta ton per tahun.

Sementara di sisi permintaan masih sangat rendah yakni hanya sekitar 300 ribu ton per tahun. Kondisi tersebut pun menurutnya berlanjut hingga awal 2000-an. Namun produksi pada awal 2000-an turun menjadi 2,5 juta ton karena menurunnya produksi migas nasional.

"Itu sejalan dengan usulan Pertamina untuk konversi minyak tanah dan digantikan dengan LPG, karena dulu minyak tanah subsidinya besar dan 50% subsidinya diselewengkan," tuturnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (18/11/2020).

Foto: Pengamat: Nilai Keekonomian DME Masih Rendah Untuk Gantikan LPG (CNBC Indonesia TV)
Pengamat: Nilai Keekonomian DME Masih Rendah Untuk Gantikan LPG (CNBC Indonesia TV)

Baca:

Biar Tak Candu Impor, Begini Strategi Pemerintah Kurangi LPG

Dia mengatakan, banyaknya penyelewengan terhadap minyak tanah karena minyak tanah ini bisa digunakan sebagai pelarut solar, termasuk untuk solar industri. Jalur penyimpangannya pun menurutnya cukup banyak, sehingga membuat subsidi rentan diselewengkan.

"Waktu itu tujuannya mengurangi subsidi. Awalnya konversi minyak tanah ke LPG ini masyarakat masih resisten, tapi akhirnya kini semua memakai LPG, sehingga permintaan semakin meningkat dan impor juga naik," ungkapnya.

Menurutnya, meningkatnya impor LPG ini karena peningkatan permintaan tak diiringi dengan peningkatan produksi. Menurutnya, produksi LPG dalam negeri tidak naik karena tidak ada tambahan kapasitas kilang, termasuk kilang BBM, dan produksi migas dari lapangan dalam negeri juga terus menurun.

"Karena (produksi) LPG itu dari kilang (BBM), dan kilang kita tidak bertambah, produksi migas kita menurun, sehingga komponen LPG kita juga kecil, sulit meningkatkan produksi dari kilang yang ada," ujarnya.

Dia menambahkan, "Kalau kilang bisa ditingkatkan, bisa memproduksi tambahan, tapi minyak mentahnya impor," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020-2024, rasio impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah domestik akan semakin meningkat hingga 2024. Pada 2024 rasio impor minyak mentah diperkirakan naik sebesar 28,80% dari 2020 ini sebesar 19,79%.

Impor minyak mentah pada 2024 diperkirakan naik menjadi 109,99 juta barel dari 2020 sebesar 68,19 juta barel. Sementara kebutuhan minyak mentah pada 2024 diperkirakan melonjak menjadi 381,94 juta barel dari 344,52 juta barel pada 2020 ini.

Meningkatnya rasio impor minyak mentah ini dikarenakan produksi minyak mentah nasional yang relatif stagnan, sedang di sisi lain adanya penambahan proyek kilang BBM baru juga meningkatkan kebutuhan minyak mentah dalam negeri.