Blak-blakan Nadiem, Subsidi Gaji Guru Honorer ke Omnibus Law

News - Yuni Astuti, CNBC Indonesia
17 November 2020 09:18
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Tangkapan Layar Youtube KEMENDIKBUD RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI membawa kabar bahagia dari Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI Komisi X, Senin (16/11/2020). Semuanya terkait guru honorer RI.

Pertama, ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, adalah tentang bantuan subsidi upah pendidik Non PNS.  Guru honorer non PNS bisa mendapatkan subsidi upah sebesar Rp 1,8 juta yang akan diberikan 1 kali. 


Adapun siapa saja yang berhak adalah dosen tidak tetap, guru non PNS, pendidik PAUD, tenaga Perpustakaan, Tenaga laboratorium hingga tenaga administrasi. "Ini untuk semua sekolah baik negeri dan swasta. Total sedikitnya untuk 2 juta orang," tegasnya.

Kabar kedua adalah tahun depan Kemendikbud akan melakukan seleksi massal bagi guru honorer non PNS untuk mengikuti kesempatan tes menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Bahkan kesempatannya sampai tiga kali.



"Tahun 2021 akan memastikan semua guru honorer bisa tes online untuk kelayakan menjadi P3K. Kalau mereka gagal pertama, akan dapat kesempatan sampai tiga kali untuk bisa lulus tes ini," katanya.

Melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), akan disiapkan materi pembelajaran mandiri secara online. Materi pembelajaran ini akan diberikan secara gratis dan bisa diakses secara online.

"Ini memberikan kesempatan yang sama bagi guru honorer untuk jadi P3K. Kalau lulus seleksi, akan secara otomatis, akan mendapatkan pengangkatan menjadi guru P3K. Anggaran terhadap lulus seleksi akan dijamin Pemerintah Pusat (APBN)," tegasnya.

"Jadi yang lolos seleksi, gajinya akan dianggarkan 2021 dan seterusnya. Saat ini kami bisa dan sudah mempersiapkan sampai dengan mencapai 1 juta guru jika lulus seleksi," imbuhnya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Nadiem juga mengaku bahwa pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan revisi undang-undang sistem pendidikan nasional (sisdiknas). Undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan akan dipaketkan menjadi satu kesatuan dan terkoordinasi satu sama lain.

"Kami bekerja siang-malam. Kami melakukan ini sekaligus melakukan berbagai kebijakan terkait pandemi. Pasti kami mulai melakukan dengar pendapat dari beberapa anggota komisi X. Tentunya ada beberapa diskusi lain. Ada rekomendasi lain itu seperti di omnibus-kan, saya tidak menggunakan terminologi omnibus," katanya.

"Rencananya semuanya, berbagai UU yang berhubungan dengan pendidikan akan jadi bagian revisi, memang rencananya seperti itu."

Adapun terkait dengan peta jalan pendidikan di Indonesia, Nadiem mengaku telah memperoleh banyak masukan dari pihak terkait. Diantaranya adalah Organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah, Organisasi Profesi guru seperti PGRI hingga perkumpulan disabilitas dan pembangunan karakter.

"Setelah mendapatkan masukan, objektif utama peta jalan pendidikan, memasukkan konsep tersebut dan mengabadikan melalui revisi UU sistem pendidikan nasional. Itu objektif utama, sedang dalam proses," katanya.

Kembali dia menegaskan peta jalan pendidikan bisa dikukuhkan menjadi Perpres, sehingga bisa menambah kekuatan dengan revisi Sisdiknas. Sebab menurutnya ada banyak kebijakan yang melibatkan Pemerintah daerah.

"Walau objek utama sisdiknas, tapi kami mengusulkan ada Perpres untuk menguatkan peta jalan pendidikan terutama mengkoordinasikan lintas kementerian, pusat dan pemda," pungkasnya.



[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading