Saat Dana Pensiun PNS Dirombak, Intip Bocoran Lengkapnya!

Pengelolaan dana pensiun, menurut Askolani juga harus efektif didesain ulang dan diimplementasikan oleh institusi dana pensiun dan didukung oleh masyarakat.

Menurutnya desain dana pensiun yang bagus adalah ada keseimbangan antara keuntungan yang cukup, pendanaan yang terjangkau dan program yang berkelanjutan.

Dia menegaskan, sistem dana pensiun yang berkelanjutan mempunyai tata kelola dana pensiun dan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan best practice internasional. Hingga kini pemerintah masih melakukan pengkajian, termasuk masih mendengarkan saran-saran dari pihak-pihak tertentu mengenai program pensiun.

"Program dana pensiun masih di review oleh internal pemerintah, termasuk mendengarkan masukan-masukan eksternal. Nanti bila sudah matang, akan disampaikan pemerintah persisnya," kata Askolani.

Secara ukuran industri dari total aset dana pensiun terhadap PDB di Indonesia, masih jauh tertinggal dari peer countries seperti 5 negara Asia lainnya. Untuk meraih potensi maksimal, Askolani mengatakan dana pensiun harus dikelola dengan baik dan hati-hati.

Menurut dia, ini area yang bisa diperbaiki di Indonesia. Contohnya manajer dana pensiun di Indonesia cenderung menempatkan aset mereka ke instrumen investasi jangka pendek dengan volatilitas rendah dan keuntungan yang sedikit.

Praktek ini, dinilai tidak sesuai dengan karakteristik program pensiun yang memiliki kewajiban (liabilitas) jangka panjang yang berakibat asset-liabilities mismatch atau kewajiban aset tidak sesuai.

Tidak hanya itu, pengelolaan dana pensiun harus dipastikan dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya untuk meningkatkan kepercayaan pada industri dana pensiun.

Selain itu, tata kelola investasi yang tepat (proper investment governance), manajemen risiko yang efektif, mengedukasi transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan yang kuat adalah beberapa karakteristik tata kelola yang baik yang perlu kita terapkan pada industri ini.

Sebelumnya, Di dalam catatan UU APBN 2019, pemerintah menyebut telah menyusun beberapa rencana terkait adanya potensi Unfunded Past Service Liability (UPSL) pada PT Asabri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada September 2020 lalu saat melaporkan mengenai RUU APBN 2019 di DPD.

UPSL adalah kewajiban masa lalu untuk Program Dana pensiun atau Tabungan Hari Tua PNS yang belum terpenuhi.

(sef/sef)

Pages

Show All