Jokowi Sudah Gelontorkan Rp 361,5 T Untuk Pulihkan Ekonomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga saat ini mencapai Rp 361,5 triliun, atau 52% dari total anggaran Rp 695,2 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, meyakini seluruh anggaran PEN ini bisa terealisasi di dua bulan terakhir ini.

"Realisasi PEN sampai saat ini sudah mencapai 52% dari pagunya. Ini cukup terakselerasi dalam beberapa bulan terakhir, ini akan terserap menuju ke arah 100% sampai akhir tahun," ujarnya secara virtual, Rabu (4/11/2020).

Menurutnya, saat ini Pemerintah terus mendorong agar penyaluran anggaran PEN ini bisa makin cepat. Sebab, pemerintah akan terus berupaya membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

Baca: Sri Mulyani: UMKM Tidak Lagi Bayar Bunga Tinggi

"Dua bulan akan terus dipercepat. Ada beberapa, seperti di sisi pembiayaan, pinjaman daerah, lalu PMN ke BUMN serta pinjaman BUMN. Ini akan cukup akseleratif di dalam sisa 2 bulan dari tahun 2020," jelasnya.

Secara rinci, anggaran PEN ini sudah terealisasi untuk:
1. Kesehatan sebesar Rp 30,74 triliun atau 35,1% dari anggaran Rp 87,55 triliun.
2. Perlindungan sosial sudah terealisasi Rp 174,06 triliun atau 85,3% dari total anggaran Rp 203,9 triliun.
3. Sektoral K/L dan Pemda sudah terealisasi Rp 28,61 triliun atau 26,9% dari total anggaran Rp 106,11 triliun.
4. Insentif usaha sudah terealisasi Rp 35,49 triliun atau 29,4% dari total anggaran Rp 120,61 triliun.
5. Dukungan UMKM sudah terealisasi Rp 92,6 triliun atau 75% dari total anggaran Rp 123,46 triliun.
6. Pembiayaan korporasi sudah cair Rp 1 miliar dari total anggaran Rp 53,57 triliun.

Baca: Sri Mulyani: Ekonomi RI Masih dalam Tekanan Berat

Lanjutnya, Pemerintah pun akan terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk pembiayaan penanganan akibat Pandemi Covid-19 ini secara berkala. Dengan demikian, jika ada hambatan maka bisa diperbaiki secepatnya.

"Monitoring ini baik dilakukan di tingkat kabinet, komite percepatan dan juga di internal Kemenkeu. Hambatan dalam regulasi juga mempengaruhi realisasi program. Untuk itu, proses monitoring ini dilakukan rutin untuk melihat semua potensi hambatan-hambatan baik secara regulasi dan birokrasi dapat diselesaikan cepat dan tepat," tegas Febrio.

(wed/wed)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Akhirnya, Jokowi Teken Perpres Penjaminan Pembiayaan