Kerap Mati Listrik, PLN Kurang Biaya Perawatan Peralatan?

News - Wilda Asmarini, CNBC Indonesia
02 November 2020 11:13
Sutet 500 kV Balaraja-Kembangan ,Proyek Prioritas untuk Keandalan Listrik Jawa – Bali. (Dok.PLN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemarin, Minggu (01/11/2020) wilayah DKI Jakarta hingga Bekasi mengalami padam listrik setidaknya sekitar dua jam mulai pukul 12.58 WIB. Meledaknya circuit breaker 500 kilo Volt (kV) fase R di Muara Tawar disebutkan menjadi alasan terjadinya padam listrik tersebut.

Selama pandemi Covid-19 bisa dikatakan beberapa kali wilayah Jabodetabek mengalami padam listrik walau hanya sekitar 1-2 jam. Lantas, apakah ini disebabkan kurangnya perawatan peralatan oleh PT PLN (Persero)?

Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali PLN Haryanto WS mengatakan kejadian kemarin tidak ada hubungannya dengan kurangnya pemeliharaan atau kurangnya anggaran PLN.


Menurutnya, selama pandemi, petugas PLN tetap bekerja seperti biasa.

"Pertama, saya minta maaf atas padam kemarin. Gangguan circuit breaker kemarin disebabkan adanya sambaran petir di jaringan yang sangat besar yang tidak mampu di-cover oleh peralatan tersebut. Jadi, bukan karena kurang pemeliharaan atau kurang anggaran. Selama pandemi , petugas PLN tetap bekerja," tuturnya kepada CNBC Indonesia, Senin (02/11/2020).

Ke depannya, agar kejadian ini tidak terulang lagi, menurutnya pihaknya kini sedang melakukan review peralatan yang ada saat ini dan mengkaji serta memperbaiki proteksi petir.

"Untuk alat, sedang dilakukan review peralatan-peralatan existing yang lain. Lalu me-review dan melakukan perbaikan proteksi petir," ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan PLN hingga kuartal III 2020, jumlah beban usaha PLN selama Januari-September 2020 turun 3,5% menjadi Rp 223,8 triliun dari Rp 231,9 triliun pada periode yang sama 2019.

Jumlah beban usaha selama sembilan bulan tahun ini lebih besar dibandingkan jumlah pendapatan usaha perseroan yang sebesar Rp 212,2 triliun. Dengan demikian, mengakibatkan rugi usaha sebelum subsidi dan pendapatan kompensasi sebesar Rp 11,6 triliun.

Dari jumlah beban usaha sebesar Rp 223,8 triliun tersebut, biaya pemeliharaan selama Januari-September 2020 mencapai Rp 13,84 triliun, turun 8,5% dari periode yang sama 2019 yang sebesar Rp 15,13 triliun.

Beban pemeliharaan ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rinciannya, biaya jasa borongan terlihat menurun 5,9% menjadi Rp 10,69 triliun dari Rp 11,37 triliun pada Januari-September 2019. Begitu pun dengan pemakaian material terlihat ada penurunan 16% menjadi Rp 3,15 triliun dari Rp 3,75 triliun pada periode yang sama 2019.

Seperti diketahui, membukukan kerugian Rp 12,2 triliun hingga September 2020, anjlok dari capaian periode yang sama pada 2019 yang mencatatkan laba bersih sebesar Rp 10,9 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan PLN, salah satu penyebab kerugian ini karena besarnya rugi kurs selama sembilan bulan tahun ini yakni mencapai Rp 22,9 triliun, dari laba kurs pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 4,4 triliun.

Sementara dari sisi pendapatan PLN naik tipis menjadi Rp 212,2 triliun selama Januari-September 2020 dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 209,3 triliun.

Sebelumnya, pada awal September 2020 Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan pandemi Covid-19 membuat penjualan listrik menurun signifikan. Penerimaan PLN yang mulanya rata-rata per bulan mencapai Rp 25 triliun per bulan sebelum terjadinya pandemi, namun pada saat puncak pandemi anjlok menjadi hanya Rp 22-23 triliun per bulan.

"Dengan demikian, ada masalah cash flow (arus kas) bayar vendor atau jaga listrik tidak mati, dan kami pilih listrik tidak mati, sehingga pembayaran (utang) ke vendor ditunda. Tapi dengan membaiknya permintaan listrik 1-2 bulan terakhir, revenue (pendapatan) kami membaik," paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, Rabu, (09/09/2020).

Meski pembayaran ditunda, namun Zulkifli mengatakan perseroan tetap berkomitmen akan tetap menyelesaikan tagihan dari para vendor. Namun, lanjutnya, pihaknya meminta waktu. Sayangnya Zulkifli tidak menyebutkan berapa besaran tagihan dari vendor yang belum dibayar.

"Kami akan komit untuk selesaikan tagihan vendor, tapi butuh waktu," pintanya.

PLN pun berharap agar utang kompensasi pemerintah kepada PLN sebesar Rp 45 triliun bisa segera dibayar sepenuhnya. Seperti diketahui, utang kompensasi pemerintah mencapai Rp 45,42 triliun, terdiri dari kompensasi tarif yang belum dibayar ke PLN pada 2018 sebesar Rp 23,17 triliun dan 2019 sebesar Rp 22,25 triliun.


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading